Jambi Gagal Menjadi Percontohan REDD Norwegia

MEDIAJAMBI—Provinsi Jambi diperkirakan gagal memperoleh dana untuk menjadi percontohan skema perdagangan karbon (REDD) dari Pemerintah Norwegia. Setelah empat dari sepuluh syarat yang harus dipenuhi, tidak bisa terlaksana. Saat ini, Pemprov melalui Pemerintah Pusat justru gencar mengajukan proposal dana REDD dari Australia melalui Program Sumatra Forest Carbon Partnership.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, Ahmad Fauzie mengatakan, Provinsi Jambi gagal memperoleh dana dari Pemerintah Norwegia untuk pendanaan pilot project skema perdagangan karbon. “Empat dari sepuluh syarat minimal yang harus dipenuhi Provinsi tidak terlaksana,” ujarnya.

Fauzi mengaku, cukup berat menjadikan Jambi provinsi percontohan. Apalagi persaingan Jambi dengan delapan provinsi lain. Secara fisik, kualitas hutan di beberapa daerah lebih luas dan bagus dibanding Jambi.

Sembilan provinsi yang tengah bersaing meliputi Jambi, Sumatera Selatan, Aceh, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Papua dan Papua Barat. Kesembilan provinsi ini sebelumnya sudah mengajukan proposal untuk meminta pendanaan kepada negara pendonor, sesuai tatanan nasional untuk pengurangan emisi karbon.

Direktur CAPPA, Rivani Noor menyatakan pesimis keempat syarat minimal dapat dipenuhi Pemprov Jambi. Mengingat banyaknya persoalan di Provinsi Jambi menyangkut kelembagaan pemerintah dan tantangan masyarakat.

Syarat Governansi menyangkut tata kelola pemerintah misalnya, tidak boleh terjadi tumpang tindih izin di Provinsi Jambi. Tata ruang provinsi, harus bisa memberi kepastian hukum bagi masyarakat dan korporasi hidup berdampingan. Dalam beberapa kebijakan yang dikeluarkan, apakah justru melahirkan konflik atau tidak disamping kelembagaan yang kredibel untuk mengurus skema perdagangan karbon. Seperti Satgas REDD yang sudah terbentuk secara nasional.

“Ini syarat pertama yang harus dipenuhi. Apakah bisa terlaksana di Jambi,” tanya Rivani. Syarat kedua, menyangkut MRV (Measurable, Reportable dan Verivable). Potensi karbon di Jambi harus terukur, mampu dilaporkan bahkan di cek ulang, serta memiliki data base yang baik untuk dilaporkan secara periodik.

Sedangkan syarat ketiga, terkait biofisik yaitu bentangan hutan, tegakan pohon dan sebagainya. “Syarat keempat, Sosial ekonomi masyarakat. Bagaimana penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan, kewaspadaan dini, daya adaptasi masayrakat dengan cepat serta kebijakan di tingkat lokal. Anda lihat sendirilah, apakah ini sudah terjadi,” ujar Rivani.

Berdasarkan Copy proposal yang diperoleh Media Jambi, Pemprov Jambi justru intens dalam Program Sumatra Forest Carbon Partnersip. Kerjasama antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk mengelola bersama kawasan hutan produksi. Serta menyiapkan DA REDD+ di kabupaten Merangin dan Sarolangun seluas 60.000 ha.

Pemerintah Provinsi, bahkan sudah menetapkan pendekatan yang jelas dengan menetapkan aplikasi REDD+ sebagai prioritas pembangunan. “Kabupaten Merangin, ditunjuk sebagai model untuk Sumatera Forest Carbon Partnership,” tulis Pjs Kadishut Provinsi Jambi, Ir Hafiz Husaini. Ekosistem Lembah Masurai di Kabupaten ini meliputi hutan produksi, hutan lindung, taman nasional maupun kawasan kelola rakyat.(jun)