Konflik Petani Vs WKS

Akibat Pemetaan Diatas Meja?

Media Jambi - Sekretaris Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Jambi, H Daraqutni Dahlan mengatakan, persoalan petani dan PT WKS terjadi akibat pemetaan wilayah hanya diatas meja. “Tidak melihat fakta sesungguhnya, bahwa diatas tanah itu sudah ada rakyat yang bermukim jauh sebelum izin perusahaan diberikan,” tukas mantan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi itu.

Pemerintah Provinsi, dituntut mengevaluasi menyeluruh perizinan yang diberikan, termasuk cepat tanggap pada persoalan. “Jika tidak, akan muncul korban-korban baru,” ungkapnya.

Menyitir Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, Daraqutni menyebutkan tanah dan air dipergunakan sepenuh-penuhnya untuk kemakmuran rakyat. Filosofis ini harus benar-benar dipahami Pemerintah. Faktanya, rakyat justru tergusur diatas tanah sendiri karena izin yang diberikan pada satu korporasi.

Dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1999 disebutkan pula, luas maksimal Hak Pengusahaan Hutan untuk satu propinsi maksimal seluas 100.000 hektar. Ini termasuk induk dan anak perusahaan.

Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Arif Munandar mengatakan, HTI Eksisting PT Wirakarya Sakti seluas 293.812. ”Hingga tahun 2010, Sinar Mas Group mendapat rekomendasi Gubernur Jambi seluas 432.667 ha dan rencana take over 104.927 hektar,” tambahnya.

Dukungan LSM
Sebanyak 15 organisasi yang tergabung dalam Gerakan Pecinta Manusia (GPM) menyatakan dukungan penuh dan sebentuk keprihatinan atas musibah yang terjadi di Senyerang Kabupaten Tanjab Barat.

Juru Bicara GPM, Rivani Noor mengatakan, kekerasan yang terjadi adalah buah dari peraturan yagn tidak berpihak pada rakyat. “Hasil dialog dan investigasi, ada kesimpangsiuran peruntukan kawasan dan fakta pemanfaatan historis milik masyarakat yang diabaikan,” ujar Rivani.

Perubahan status dari APL (Areal Penggunaan Lain) menjadi HP (Hutan Produksi) seperti di Senyerang, menurut Rivani justru menimbulkan persoalan baru. “Ini bukti, buruknya birokrasi penataan ruang. Orienasi pejabat negara yang mengedepankan kekuasaan daripada memikirkan keselamatan warga,” sambungnya.

Lima hal menjadi tuntutan utama GPM. Diantaranya menghentikan prakek represif dan kekerasan terhadap kaum tani. Menarik aparat kepolisian dari kawasan konflik. Menolak pendekatan kekerasan dalam penanganan konflik. “Boikot produk kehutanan Sinar Mas karena sarat dengan kasus kekerasan dan perbaiki tata kelola kawasan kehutanan,” tegas Rivani.(jun)

Rekomendasi Tim PPJ Diabaikan

MEDIAJAMBI—Hasil kerja tim verifikasi yang terbentuk 17 Maret 2010 lalu melahirkan beberapa rekomendasi, termasuk fakta dan contoh di lapangan. Rekomendasi yang disampaikan pada Gubernur dan diteruskan ke Menteri Kehutanan.

Ada tiga usulan dalam rekomendasi dimaksud. Pertama, lahan yang sudah ada masyarakat didalamnya dan masyarakat memiliki dasar kepemilikan. Kedua, pola kemitraan jika ada pengakuan masyarakat didalamnya atau sudah ada tanaman masyarakat didalam areal perusahaan. Rekomendasi terakhir, skema menjadikan hutan kemasyarakatan atau hutan adat.

“Surat itu sudah disampaikan ke Jakarta. Namun balasannya sangat mengecewakan,” ungkap Aidil, Ketua PPJ. Balasan Kementrian Kehutanan melalui Dirjen Bina Tanaman Kehutanan, tidak mengacu verifikasi dan rekomendasi yang disampaikan. “Melainkan mengacu hasil survey LSI yang kami tidak tahu, kapasitas, kebenaran dan siapa yang melakukannya,” tambah Aidil.

Balasan surat dari Kementrian Kehutanan menyebutkan, areal yang diklaim berbeda dengan balasan Menhut. “Tanggal 1 Oktober 2010 kami terima surat dari Menhut itu. Tanggal 5 kami masukkan ke Gubernur HBA meminta dilakukan audiensi. Tapi sampai hari ini, kita belum dipanggil,” lanjutnya. Padahal, Gubernur berjanji jika surat balasan Kementrian Kehutanan sudah turun, maka akan dibahas bersama. Jika ada kejanggalan, PPJ dan Pemprov akan sama-sama ke Jakarta.(jun)

Belum Ada Program Antisipasi Bencana

KERINCI — Musibah bencana di berbagai belahan negeri yang menelan korban jiwa, dan kerugian harta benda maupun ternak belum dijadikan pelajaran berharga bagi Pemkab Kerinci dan Pemkot Sungai Penuh. Karena, meski Gunung Kerinci sudah berstatus “Waspada” dan aktivitasnyanya mulai meningkat, sejauh ini belum ada antisipasi dilakukan, termasuk rencana penyelamatan maupun evakuasi korban nantinya. Bahkan Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, belum memiliki personil untuk bekerja. Sejauh ini, upaya baru sebatas penyuluhan pada warga tiga kecamatan di kaki Gunung Kerinci.

Pantauan Media Jambi di lapangan, Jum’at (12/11) lalu, aktivitas masyarakat masih berjalan normal. Sebagian besar petani masih melakukan aktivitas bercocok tanam.

Suko Indratno, petani Desa Gunung Labuh Kecamatan Kayu Aro kepada Media Jambi mengatakan, tidak ada pilihan lain bagi keluarganya. Meski sempat khawatir karena status gunung waspada, namun dia tetap harus berkebun. “Ini sudah pilihan terakhir mas. Kalau tidak berkebun, lantas mau makan apa,” ujarnya ketika ditanya seputar kekhawatiran dan persiapan menghadapi kemungkinan bencana.

Tidak hanya Suko, belasan petani lain di desa itu tetap beraktivitas di kebun masing-masing. Walaupun diakui, kegiatan tidak dilakukan hingga sore hari. “Paling jam dua kami sudah pulang,” tambahnya. Diakui, dia dan banyak warga lain sudah menerima penyuluhan tentang bahaya letusan gunung berapi.

Hanya saja, dia tidak melihat ada persiapan nyata yang dilakukan aparat terkait bila sewaktu-waktu aktivitas gunung semakin meningkat. Warga, juga tidak berusaha mengungsikan harta benda maupun ternak untuk meminimalisir kerugian jika letusan benar-benar terjadi. “Sampai sekarang belum lah. Kami belum diimbau untuk bersiap. Juga belum terdengar ada barak yang disiapkan bagi pengungsi mengantisipasi musibah,” ujar Suko.

Petugas Tidak Ada

Belum dilakukannya sejumlah persiapan, diakui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kerinci. Sekretaris BPBD Kerinci, Armison mengatakan, sejak berdirinya badan itu, hingga kini belum memiliki personil di lapangan dan peralatan penanggulanan bencana sendiri.

“Kita baru memiliki staf dan enam armada damkar,” ujar Armison. Sejauh ini, upaya nyata baru sebatas koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Pihaknya, telah merangkul Kodim, Polres, Kimpraswil, Dinsos, Bulog disamping lembaga swasta dan BUMN. “Kita baru akan melakukan perekrutan personil lapangan berupa Personil Tim Kaji Cepat (TKC) tahun depan,” sambungnya.

Upaya yang dilakukan, sebatas penyuluhan dan sosialisasi terkait kondisi terakhir gunung, guna menjawab keresahan dan kecemasan masyarakat yang semakin tinggi. Meskipun Kondisi gunung sudah tidak normal, namun peningkatan vulkanik masih dalam tahap wajar. Dengan aktivitas kegempaan antara enam hingga tujuh kali setiap hari

Imanuel, warga Kota Sungai Penuh mengatakan, belum menerima peringatan lisan maupun tertulis yang mengharuskan mereka dievakuasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Kondisi ini sangat berbeda ketika musibah Gempa berkekuatan 7.0 Skala Richter mengguncang Kerinci, Oktober 2009 lalu. Waktu itu, lanjut Imanuel—mereka memperoleh selebaran untuk bersiap-siap untuk dievakuasi. “Dalam edaran disebutkan, kami terus memantau perkembangan lewat radio. Tapi kalau sekarang belum. Mungkin belum dianggap bahaya,” ujar Imanuel.

Usman (50) seorang warga Jambi mengharapkan Pemkab Kerinci sejak dini mempersiapkan kemungkinan meletusnya Gunung Kerinci.
“Belajar dari pengalaman bencana Merapi, seharusnya Kerinci sudah mengantisipasi sejak dini, dengan mempersiapkan segala sesuatu terkait bencana,” ujarnya. Terpenting katanya, harus dipersiapkan pola evakuasi cepat terhadap manusia, hewan, maupun harta benda masyarakat. “Kemana mereka harus dievakuasi, seperti apa pola penyelamatannya. Ini tidak bisa dianggap enteng, karena masyarakat bertahan di daerah rawan karena khawatir terhadap harta benda dan ternaknya,” katanya.

Cemas Kalau Gunung Diam

Sementara Ketua Pos Pemantau Aktivitas Gunung Kerinci Hery Prasetyo menjelaskan, gunung itu mulai aktif, ditandai kerapnya terjadi gempa. "Sejak Mei lalu terjadi peningkatan. Kalau sebelum-sebelumnya tingkat kegempaan dalam satu bulan hanya terjadi kegempaan antara 10-15 kali, kini terjadi hampir setiap hari," ujarnya, pekan lalu.
Seperti gunung-gungung berapi lainnya di tanah air saat ini semuanya ditetapkan dalam status waspada, termasuk Gunung Kerinci. “Tapi bukan berarti sudah sama berbahayanya dengan gunung berapi lain di Jawa atau di Sumatera," kata Hery.
Gempa akibat aktivitas vulkanologi di kawasan gunung berapi memang sesuatu yang biasa dan sesuatu yang sangat normal.
Justeru yang harus dicemaskan dan ditakutkan kalau tiba-tiba gunung berapi tidak menunjukkan aktivitas kegempaan vulkanik. Karena diamnya itu bisa diakibatkan penyumbatan atau terjadi hal lain dengan magma dalam perut gunung.
Letusan tiba-tiba bisa saja terjadi, dan letusannya bisa kuat dan keras akibat dorongan dari dalam perut gunung. "Jadi, meskipun terjadi peningkatan aktivitas kegempaan, tapi tidak bisa dikatakan akibat keterkaitan dengan gunung Merapi di Jawa yang kini meletus," tegasnya. Jika memang terjadi peningkatan aktivitas yang berbahaya maka akan bisa dilihat dari gelagat alam, seperti akan keluarnya hewan-hewan dari teritorialnya di gunung menuju tempat yang jauh dan lebih rendah.
Selain itu, suhu dan kelembaban udara yang terasa berbeda dari biasanya. Sampai saat ini pertanda itu sama sekali belum terlihat.

Siapkan 1.300 Ton Beras
Kepala Perum Bulog Divre I Jambi melalui Kabid Pelayanan Publik, Damin Hartono Roestam mengatakan, telah menyiapkan 1.300 ton cadangan beras pemerintah (CBP). Beras ini, siap digunakan untuk berbagai keadaan darurat. Tiap kabupaten/Kota memiliki 100 ton CBP. Sedangkan Pemerintah Provinsi memiliki 200 ton CBP. “Seluruh Jambi menjadi 1.300 ton. Beras ini siap kapan saja disalurkan jika ada permintaan bupati,” ujar Damin ketika ditemui di kantornya, Jum’at (12/11) lalu.
Prosedurnya, Bupati mengajukan permintaan ke Bulog Kabupaten dan Provinsi agar CBP segera disalurkan. Selanjutnya, tim penanganan tanggap bencana maupun Satkorlak dapat langsung mengambil di gudang. “Seperti gempa tahun kemarin di Kerinci. CBP telah disiapkan di tiap gudang pada masing-masing sub divre,” tukasnya.(ton/jun)

SKPD Bandel,Abaikan Undangan Dewan

MUAROJAMBI — Anggota DPRD Kabupaten Muarojambi menyesalkan absennya kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Muarojambi pada Sidang Paripurna DPRD Muarojambi, Selasa (9/11) lalu. Dewan bahkan menuding, Kadis tidak lagi menghargai undangan mereka untuk membahas berbagai Ranperda kabupaten.

Anggota Fraksi Peduli Pembangunan Bangsa, Madnur Nasution dalam pandangan umum fraksinya mempertanyakan ketidakhadiran Kadis PU Muarojambi. “Saya minta bupati memberikan peringatan kepada kadis yang tidak hadir pada Paripurna,” ujar Madnur. Disamping itu, dia juga menyinggung masih rendahnya disiplin pegawai di Kabupaten Maurojambi.

Persoalan disiplin juga mendapat sorotan Fraksi PDIP Yuli Setiyabakti, anggota fraksi ini mengatakan, masih sering ditemukan PNS yang datang terlambat, namun pulang lebih cepat dari jadwal seharusnya. “Kami juga meminta, PNS yang sering bolos diberi tindakan tegas,” sambungnya.

Fraksi Golkar melalui juru bicara Suharianto SH mengatakan, ketidakhadiran perangkat SKPD berarti tidak menghargai undangan dewan. “Apalagi persoalan yang kita bahas membahas pajak dan retribusi daerah untuk pembangunan kabupaten,” sesal Suharianto.

Tidak hanya anggota dewan melalui fraksinya. Ketua DPRD Muarojambi, Syahidan Al fadjri saat berbincang-bincang dengan Media Jambi usai Sidang Paripurna mengungkapkan kekecewaannya. Karena hampir sebagian besar SKPD hanya dihadiri perwakilan dan staf. Dia meminta, kepala dinas jangan hanya selalu berada disamping bupati. “Saya melihat, jika bupati hadir pada sidang, semua kepala dinas turut hadir. Namun jika diwakili Sekda, tidak satupun kadis yang hadir,” sesal Syahidan.

Sekda Muarojambi, Drs H Syaipuddin Anang saat ditemui Media Jambi juga menyatakan kekecewaannya. “Ketidakhadiran ini akan saya laporkan kepada bupati. Apabila mereka tidak bisa menjelaskan alasannya, secara resmi akan diberikan sanksi,”ungkapnya dengan nada kecewa.

Kejadian ini ternyata mendapat tanggapan serius Bupati Muarojambi, Burhanuddin Mahir. Usai Paripurna agenda pandangan umum legislatif, Rabu (10/11) dia meminta maaf. “Saya minta kepala SKPD, atur waktu. Kedepan, tiap kepala dinas menghadiri sidang yang digelar dewan,” tegasnya.(boy)

Distribusi Pupuk Bersubsidi Belum Optimal

MUAROJAMBI—Distribusi pupuk bersubsidi untuk delapan kecamatan di Kabupaten Muarojambi baru mencapai 71,93 persen. Lebih parah, harga yang beredar dipasaran lebih tinggi dari harga yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Muarojambi.
Kasi Perlindungan Tanaman Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Muarorojambi, Luthfi Noor SP kepada Media Jambi mengatakan, banyak penyebab distribusi pupuk belum mencapai 100 persen. “Diantaranya harga yang melambung di tingkat pengecer,” ujarnya Rabu (3/11). Hanya saja, sejauh ini dia menilai kenaikan harga masih dalam batas kewajaran sehingga belum diperlukan tindakan preventif pada pengecer dan agen pupuk.
Untuk diketahui, kebutuhan pupuk urea di Kabupaten Muarojambi mencapai 6.488,89 ton, pupuk SP 36 sebanyak 2. 411,11 ton, pupuk ZA 602.15 ton, NPK 322,20 ton dan organic 925,92 ton diharapkan, hingga akhir tahun 2010 realisasinya dapat mencapai 100 persen.
Dari total alokasi, realisasi untuk Urea baru mencapai 71.93 persen, Sp36 mencapai 74.65 persen, Za 100 persen, Npk 57 persen dan pupuk organic 27 persen.
Pupuk bersubisi di Kabupaten Muarojambi didistribusikan oleh CV MTL, Surya Tani Puskut, PPI dan Pertani. “Perlu diketahui, HET yang ditetapkan pemerintah berdasarkan SK no 130/04/2010 tertanggal 8 April 2010, untuk Urea Rp 1600 perkilogram, Npk Rp 2.300/ Kg, Sp 36 Rp 2.000/ kg Za Rp 1400 /kg dan organic Rp 300/kg,” terangnya sambil mengatakan akan terus memantau pergerakan harga pupuk di pengecer dan petani.(boy)

Harimau Sumatera Terus Diburu ...

KERINCI—Populasi harimau Sumatera (panthera tigris Sumatrae) di Taman Nasional Kerinci Seblat saat ini diperkirakan hanya tersisa 140 ekor. Menurunnya populasi akibat masih maraknya perburuan yang dilakukan terhadap “kucing besar” ini.
Manajer Lapangan Pelestarian Harimau Sumatera (PHS). Risdianto mengatakan, populasinya di TNKS sangat memprihatinkan. Menurunnya populasi akibat masih terus berlangsungnya perburuan dan pembunuhan terhadap satwa langka endemik Sumatera yang menjadi maskot fauna Jambi tersebut. Perburuan dilakukan secara profesional. Bahkan tak jarang dilakukan pemburu bayaran berdasarkan pesanan penadah.
Sementara pembunuhan dilakukan oleh para oportunis yang membantai kucing besar tersebut hanya untuk sebuah prestise dan kesenangan. Secara keseluruhan, populasi harimau Sumatera di Sumatera hanya tersisa antara 300 hingga 400 ekor. Padahal, pendataan tahun 1994, masih terdapat sekitar 700 ekor harimau sumatera se Sumatera.
Harimau yang berhasil ditangkap dipasarkan ke berbagai pasar gelap. Tiga kota yang diperkirakan menjadi jalur pendistribusian hewan dari pasar gelap adalah Padang, Pekanbaru, dan Jambi.
“Harimau hasil buruan biasanya dijual dalam wujud sudah di offset atau mati. Beberapa bagian organ tubuhnya yang masih laku dijual, dimutulasi dan disortir seperti tulang, daging, bahkan darahnya. Ada yang diawetkan bahkan ada yang telah diracik dalam kemasan khusus,” ujar Dian. Ia meyebutkan, di pasaran, kulit harimau Sumatera oleh penadah yang membeli dari pemburu dihargai berdasarkan panjang tubuh yang diukur dari hidung hingga pangkal ekor.
“Harimau sepanjang 150 Cm dijual dengan harga antara Rp10 juta hingga Rp15 juta. Sementara yang panjangnya dua meter dijual dengan harga Rp20 juta hingga Rp25 juta. Harga itu berkali lipat mahalnya ketika penadah menjual kepada peminat,” katanya.
(cr-ton)

Camat Diminta Kembangkan Objek Wisata

KERINCI—Setelah hajatan besar agenda Nasional Festival Masyarakat Peduli Danau Kerinci (FMPDK) ke X tahun 2011 sukses digelar, Bupati Kerinci H Murasman merencanakan penyelenggaraan even yang lebih besar tahun depan. Yakni akan menghadirkan seluruh Gubernur se-sumatera. “tahun 2011 kerinci akan hadirkan semua gubernur se-sumatera” tegas Murasman baru-baru ini.
Diharapkannya, semua kecamatan yang ada di Kabuapaten Kerinci untuk terus mengembangkan potensi yang ada di setiap kecamatan masing-masing dalam rangka meningkatkan pariwisata ini.
“Jangan sampai ada kecamatan yang tidak siap dalam penyelenggaraan FMPDK mendatang, semuanya wajib tampil,’’ ujarnya. Diakui Murasman, terdapatnya kekurangan dalam penyelenggaraan kali ini adalah hal yang wajar. Menurut Murasman, penyelenggaran FMPDK 2010 ini adalah penyelenggaraan pertama di saat dirinya menjabat sebagai Bupati Kerinci.  “Ini baru yang pertama, tahun depan kita akan tampil dengan  event yang lebih besar lagi” sebutnya.
Dirinya juga langsung menginstruksikan kepada dinas terkait untuk segera menjemput anggaran yang ada dipusat. Dijelaskan Murasman, FMPDK ini adalah event nasional yang kebetulan diselenggarakan di Kerinci.
‘’Itu juga sesuai dengan pesan Gubernur Jambi, HBA dan Ibu staf ahli kementerian pariwisata Titin Sunarya,  untuk segera melobi dana di pusat, karena banyak dana yang tersedia di puasat, dan tinggal kita yang harus secepat mungkin untuk mengejar dan merebut dana di pusat tersebut”  sebutnya lagi.
Diakuinya, tahun kedepan, di Kerinci tidak hanya akan melaksanakan FMPDK saja, namun juga akan terus diselenggarakan ajang festival masyarakata peduli objek wisata lainnya seperti Air Hangat, Gunung Kerinci, Danau Lingkat, Air Terjun, dan objek wisata lainnya.
(cr-ton)

Jalan Menuju Candi kembali rusak

Pantauan Media Jambi, Kamis (4/11) lalu, ruas jalan rusak terlihat di sekitar Desa Jambi kecil dengan kedalaman antara 20 hingga 50 centimeter. Setidaknya, terdapat MUAROJAMBI—Ruas jalan menuju komplek Candi Muarojambi kembali rusak. Meski baru diaspal akhir tahun 2007 lalu, pada beberapa titik mulai terlihat aspal yang mengelupas. Bahkan diantaranya membentuk lubang dengan kedalaman hingga 50 centimeter.
10 titik yang menganga di sepanjang jalan. Pengendara roda duapun terpaksa lewat bahu jalan untuk menghindari jebakan jalan.
Bujang (40), warga Desa Muarojambi saat melintasi jalan itu mengatakan, kerusakan semakin parah sejak truk pembawa TBS melewati jalan ini. “Sebenarnya kapasitas jalan bukan untuk truk pembawa buah kelapa sawit. Apabila tidak mendapat perhatian serius, dipastikan jalan ini bakal bertambah parah,” ujar Bujang.
Apalagi, jalan ini menjadi akses utama masyarakat desa menuju Kota Sengeti. Dia meminta, Pemerintah Kabupaten Muarojambi cepat tangap. Setidaknya melakukan perbaikan sementara dengan cara menimbun lobang-lobang yang dalam dengan batu koral terlebih dahulu.
Komentar senada diungkapkan tokoh masyarakat Desa Muarojambi. Kerusakan jalan, mengakibatkan turis yang mau berkunjung ke situs ini menjadi terganggu. Apalagi, truk pengangkut TBS kerap terjebak dalam lubang hingga mengganggu arus lalu lintas. Mulai dari Desa Jambi Kecil, Jambi Tulo, Danau Lamo hingga Desa Muarojambi. Hanya sayang, Kepala Dinas PU Muarojambi H Rudi Ansur belum bisa dimintai keterangan karena tidak berada ditempat saat ditemui Media Jambi, Kamis pekan lalu.
(boy)

Aksi Petani di TNKS Perambah Diberi Waktu Hingga Desember

KERINCI—Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh memberi batas waktu hingga 1 Desember 2010, bagi perambah untuk segera meninggalkan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Imbauan ini, sudah tertuang dalam surat edaran masing-masing kepala daerah.
Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) melalui staf humas, Evlap Yohan Hendratmoko mengatakan, ultimatum ini sudah disampaikan melalui camat, bupati dan walikota. “Yang berisi meminta warga yang terlanjur merambah TNKS segera meninggalkan ladang hingga 1 Desember 2010,” ujar Yohan, Kamis pekan lalu.
Keputusan ini tertuang dalam Surat Bupati Kerinci bernomor 522/0802/III/Dishutbun /2010 tertanggal 6 Agustus 2010, dan surat Wali Kota Sungaipenuh nomor 061/532/DPPPPK/2010.
Menurut Yohan, sejak dikeluarkan surat edaran, sebagian warga langsung mematuhi dengan turun dan meninggalkan lahan. Sebagian lain bertahan sambil menunggu panen terakhir kebunnya. Perambahan TNKS oleh warga Kerinci sebenarnya sudah berlansung lama. Namun sejak 1998, aksi perambahan semakin merajalela. Diperkirakan lebih 55 ribu warga menjadi perambah TNKS di semua Kecamatan yang bersentuhan langsung dengan batas TNKS.
“Pemkab Kerinci dan Pemkot Sungaipenuh yang difasilitasi BBTNKS tidak hanya akan menginstruksikan perambah keluar, tapi juga memberikan solusi untuk eks perambah.
Agar ekonomi masyarakat tidak langsung turun karena kehilangan dan mata pencaharian. Diantaranya dengan membuat kebun bibit desa yang produksinya dapat dijual.
(cr-ton)

Komnas HAM Dampingi Petani TLS

BATANGHARI—Komisi Nasional Hak Azasi Manusia mendesak Polda Jambi segera menarik anggota Brimob yang melakukan pengamanan di kawasan perkebunan kelapa sawit milik PT Tunjuk Langit Sejehtera (TLS).
Anggota Komnas HAM, M Ridha Saleh mengatakan, pihaknya telah minta Polda Jambi menarik anggota Brimob dari PT TLS. Karena keberadaan Brimob dinilai salah satu penyebab terjadinya konflik antara manajemen perusahaan dengan petani plasma yang berujung seringnya konflik di daerah itu.
Ridha mengakui, konflik sudah berlangsung sejak 14 tahun lalu. Hanya saja, pihaknya baru mengetahui maraknya konfik sejak beberapa waktu terakhir. “Dalam waktu dekat, kami akan memanggil Direktur Utama PT TLS untuk minta penjelasan lebih rinci atas kasus itu,” ujar Ridha, yang datang ke Jambi khusus mendampingi petani TLS menghadapi konflik dengan perusahaan..
Dia mensinyalir, rumitnya penyelesaian kasus akibat dugaan permainan yang melibatkan petinggi negara di Pemerintah Pusat. ”Kami juga heran, kenapa secara tiba-tiba muncul perusahaan Hutan Tanaman Industri di dalam kawasan perkebunan TLS, ini ada apa,” kata Ridha.
Sementara kuasa hukum petani, Wadji mengatakan, pada Komnas telah melakukan mediasi kasus PT TLS dengan petani. Hasil pertemuan mengungkapkan, perusahaan tidak memiliki lahan inti. “Yang ada, selama ini lahan petani dimanipulasi menjadi lahan inti perusahaan,” ujar Wajdi. Dia berharap, kehadiran Komnas HAM dapat memperjelas status kepemilikan lahan dan menuntaskan persoalan yang dihadapi ribuan petani TLS.
(gtt)

Sarolangun Targetkan Irigasi 100 Persen

SAROLANGUN—Pemerintah Kabupaten Sarolangun mentargetkan pasokan air irigasi mencapai 100 persen tahun 2011 mendatang. Kemampuan ini diperkirakan mampu mengairi lebih dari 6.000 hektar sawah petani.
Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Sarolangun Hardiono mengatakan, saluran irigasi diperlukan agar musim tanam tidak lagi bergantung pada musim hujan. ”Selain itu, untuk meningkatkan produksi padi, pembangunan jalan ke sentra-sentra pertanian juga terus digalakkan,” katanya.
Bekerja sama dengan Dinas PU setempat, pembangunan jalan ke sentra-sentra pertanian terus ditingkatkan. Untuk memperlancar angkutan hasil pertanian dari sawah dan kebun menuju pasar. Diantaranya membangun jalan setapak yang dapat dilalui mesin pengolah tanah, kendaraan atau gerobak pengangkut hasil panen, pupuk dan lainnya.
Kabupaten Sarolangun pada 2010 mentargetkan swasembasda beras, jika menggunakan tolok ukur 114 kg/orang/tahun maka swasembada sudah terwujud, namun jika menggunakan tolok ukur 129 kg/orang/tahun, dinyatakan belum swasembada.
Pembukaan kebun dan sawah diiringi pembangunan sarana transportasi yang memadai, petani dapat mengangkut pupuk yang digunakan sebelum tanam dan pemeliharaan serta mengangkut hasil panen dengan lancar dan aman.
Selain peningkatan pembukaan areal persawahan dan padi ladang, pembukaan lahan untuk pertanian tanaman pangan lainnya seperti jagung dan kedelai juga terus ditingkatkan. Khusus beras, Kabupaten Sarolangun hingga kini sudah mampu memproduksi 26.000 ton sesuai kebutuhan, dan diyakini 2011 akan terjadi peningkatan.
“Untuk mempertahankan dan peningkatan swasembada pangan, keberadaan jalan sebagai sarana transportasi sangat dibutuhkan, apalagi saat musim hujan seperti saat ini,” kata Hardiono.(mas)

Produksi Padi Turun
PRODUKSI beras atau padi petani di Kabupaten Sarolangun diperkirakan turun lima persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan kuantitas akibat anomali cuaca yang mengakibatkan banyak sawah menjadi gagal panen.
Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Sarolangun, Hardiono mengatakan, produksi beras Sarolangun tahun 2009 mencapai 28.000 ton atau setara 53.000 ton gabah kering giling (GKG). “Pada 2010 diperkirakan turun akibat anomali cuaca. Sejak Januari hingga November 2010, Kabupaten Sarolangun dua kali terkena banjir,” kata Hardiono, Selasa pekan lalu..
Akibat banjir, terjadi penundaan dan kegagalan musim tanam. Penurunan hasil panen itu, karena keterlambatan musim tanam dan musim panen itu, terutama untuk akhir tahun, sudah masuk produksi tahun 2011.
Areal tanam pada 2010 kini mencapai 10.50 hektare, dan ditargetkan pada akhir 2010 bisa mencapai 13.000 hektare untuk memacu peningkatan produksi. Menyikapi target swasembada beras 2010, Hardiono mengatakan, kalau diukur konsumsi beras 114 kg/orang perkapita Sarolangun sudah swasembada beras, namun kalau diukur 129 kg/perkapita maka Sarolangun belum dinyatakan swasembada.
Ia menyebutkan, kendati ada dua tolok ukur untuk menyatakan swasembada beras, Pemerintah Kabupaten Sarolangun terus berupaya meningkatkan produksi dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada.
Bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, upaya pemanfaatan lahan tidur terus dilakukan, tidak saja untuk persawahan, namun juga padi ladang. “Untuk areal persawahan masyarakat digalakkan lewat gerakan turun ke sawah (Gerunwah), sementara untuk penanaman padi ladang, masyarakat digalakkan lewat gerakan turun ke ladang (Gerundang),” kata Hardiono.
(mas)

Alat Angkut Tradisional

Sapi dan Kerbau masih menjadi alat angkut utama antar desa dan areal perkebunan di Kerinci. Selain efektif dan murah, kerbau sekaligus dimanfaatkan untuk membajak sawah petani.

Jalan Rusak Hambat Transportasi Ke Kerinci

MEDIAJAMBI—Sisa longsor di Desa Muara Emat Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci mengakibatkan arus kendaraan dari dan menuju Kerinci terhambat. Gundukan tanah dan bebatuan berukuran besar terlihat di beberapa titik. Kondisi ini cukup berbahaya bagi pengendara, terutama ketika musim hujan.

Untuk menuju Kerinci, setidaknya dibutuhkan waktu tempuh hingga 12 jam. Memasuki Kabupaten Kerinci, perjalanan semakin lambat, banyak ruas jalan rusak. Abdul Hamid (43), sopir Travel Ratu Intan yang membawa rombongan press tour Kerinci 2010 mengatakan, kendaraan akan semakin sulit melalui ruas jalan jika terjadi hujan.

“Mudah-mudahan tidak hujan. Kalau hujan, pasti sulit kembali dari Kerinci,” ujarnya. Pada beberapa titik, terlihat ruas jalan dalam kondisi memprihatinkan. Ruas berkerikil bercampur tanah merah membuat perjalanan tidak saja berat tapi juga berbahaya dan rentan mengundang celaka. Apalagi ruas jalan juga dilalui oleh kendaraan-kendaraan bus berbadan besar yang setiap hari pulang pergi membawa penumpang dari atau ke Kerinci.

“Buruknya infrastruktur jalan menyebabkan orang enggan menuju Kerinci.
Apalagi di musim penghujan seperti saat ini bahaya longsor selalu mengancam sehingga membuat nyali wisatawan yang melintasi ruas jalan ini, ciut,” terang Roy.

Tidak hanya jalan yang rusak, beberapa lekukan dan lobang berukuran besar yang tergenang air kerap ditemui disepanjang jalan. Abdul Hamid pun harus berhati-hati menghindari jebakan lubang yang tertutup air. Di sebuah jembatan, laju kendaraan yang dikemudikannya sempat terlonjak keras. Ketika secara tiba-tiba, terdapat lekukan setelah jembatan antara Bangko dan Kerinci.

“Wah, kalau begini mobil bisa rusak. Apalagi kalau baru pertama kali ke Kerinci,” ujarnya. Pemandangan serupa tidak hanya terlihat di jalan menuju Kerinci. Di Kota Sungai Penuh dan ditengah Kabupaten Kerinci, ruas jalan rusak dan hancur mudah ditemui.

Terlihat beberapa bagian jalan sedang dilakukan pengerasan ditimbun kerikil. Namun kondisi ini justru berbahaya bagi pengendara roda dua. Pengendara kerap tergelincir diantara timbunan batu dan tanah merah timbunan badan jalan. “Kalau seperti ini terus, kapan Kerinci bisa menjadi objek wisata yang nyaman,” tanya Hamid.(jun).

TIGA CABUP BATANGHARI TIDAK LAPORKAN DANA KAMPANYE

MEDIA JAMBI – Tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batanghari hingga saat ini belum menyampaikan laporan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batanghari meskipun pelaksanaan pemungutan suara sudah berakhir sejak 6 hari lalu.
Anggota KPU Batanghari, M. Aris, SH mengatakan tiga kandidat itu melanggar aturan karena tidak melaporkan dana kampanye ke KPU untuk diaudit akuntan publik.
Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2010 dan Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009, pasangan kandidat wajib melaporkan penerimaan dan penggunaan dana kampanye ke pihak penyelenggara. Penyampaian laporan pengguunaan dana kampanye wajib diserahkan paling lambat 3 hari setelah pemungutan suara. Namun hingga hari ini baru 2 pasangan calon yang menyerahkannya ke KPU, yaitu Syahirsah – Erpan dan A. Fattah – Sinwan. “Semua kandidat menyerahkan laporan penerimaan dana kampanye. Namun laporan penggunaan dana hanya dua pasangan calon,”  katanya. Saat ini, laporan dari kedua pasangan calon itu tengah diaudit oleh akuntan publik untuk diperiksa apakah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sumbangan dari calon perseorangan maksimal Rp 50 juta, dari kelompok, perusahaan atau badan hukum maksimal Rp 350 juta. “Bila dalam laporan ditemukan keganjilan dan melanggar aturan, akan dimintai klarifikasi. Jika terbukti kuat melanggar aturan maka pasangan calon bisa dicabut statusnya sebagai kandidat atau hasil penetapan sebagai calon terpilih dapat dibatalkan,” tegasnya. Sekedar inforasi, data yang dilansir dari KPU, penerima dana kampanye terbesar dimiliki pasangan A Fattah – Sinwan Rp 1,247 milyar. Syahirsah – Erpan Rp 1,085 milyar dan Ardian – A. Pani Rp  1,005 milyar. Sedangkan Hamdi Rachman – Juhartono dan Fathudin Abdi – Kemas Ismail Azim dibawah satu milyar.(gtt)

Perambah Harus Segera Tinggalkan TNKS

KERINCI – Balai Taman Nasional Kerinci Sebelat memberikan waktu hingga 1 Desember 2010 bagi para perambah untuk meninggalkan areal taman. Mereka yang lalai dan tetap bertahan, akan dikenakan sanksi hukum yang tegas.
Saat ini, sedikitnya, ada 25.619 hektar areal dirambah dan dijadikan areal pertanian atau perladangan oleh masyarakat. Perambah areal yang tersebar di 10 Kecamatan di Kerinci dan 3 Kecamatan dalam Kota Sungaipenuh itu mencapai sekitar 8.600 Kepala Keluarga.
“Perambahan ini mulai marak terjadi sejak awal reformasi atau tahun 1998 lalu, meskipun sebelumnya sudah ada perambahan tetapi jumlahnya tidak banyak seperti sekarang,” kata Kepala Balai TNKS melalui Agus Sitepu, Kabid Teknis TNKS ketika menggelar jumpa pers di BB TNKS kemarin.
Perambahan terbanyak terjadi di Kecamatan Kayu Aro dengan luas lahan yang dirambah mencapai 5.900 hektar. Menyusul Kecamatan Batang Merangin 5.100 hektar, Kecamatan Gunung Tujuh 3.400 hektar dan kecamatan Gunung Kerinci 2.200 hektar. “Selebihnya beberapa kecamatan di Kerinci dan Kota Sungaipenuh, angka atau luas lahan yang sudah dirambah dibawah angka 1.000 hektar,” terangnya.
Di Kerinci perambah kebanyakan warga sekitar, sedangkan di Kabupaten Merangin adalah warga pedatang seperti dari Langkat dan Bengkulu yang sudah tinggal menetap didalam kawasan TNKS itu.
“Di Kerinci yang merambah warga atau penduduk sekitar, kalau pagi mereka ke dalam kawasan dan sorenya pulang lagi dan mereka ini tidak berdiam didalam kawasan,” ucapnya.
Tinggalkan TNKS
Hal ini memudahkan pihaknya melakukan sosialisasi dan himbauan untuk tidak merambah lagi. “Kita sudah buatkan papan pengumuman agar perambah meninggalkan kawasan TNKS,” katanya.
Sesuai kesepakatan yang ada, perambah diberikan limit atau batas waktu meninggalkan kawasan hingga 1 Desember mendatang, jika lewat dari waktu itu terpaksa diambil tindakan hukum.
“Kita berikan toleransi bagi warga untuk memanen hasil pertaniannya yang kebanyakan adalah palawija, lewat 1 Desember tidak ada ampun lagi dan akan di proses hukum,” tegasnya. (cr-ton)

WARGA Rebut Lahan TNKS

KERINCI - Warga Kabupaten Kerinci yang memiliki lahan di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), akan merebut kembali tanah mereka yang selama ini sudah masuk kedalam lahan TNKS.

“Ya, kami akan merebut kembali tanah kami yang sudah diklaim oleh pihak TNKS. Saat ini, lahan pertanian sangat kami butuhkan, untuk menunjang perekonomian warga,” ujar seorang warga yang enggan menyebutkan namanya kemarin.

Menurutnya, kawasan TNKS saat ini luasnya sudah merambah di kawasan tanah milik warga. “Beberapa tahun lalu, patok TNKS beberapa puluh meter masuk ketengah hutan, namun saat ini batasnya sudah sampai kepinggiran sawah milik warga,” katanya.

Sementara warga lainnya, saat dikonfirmasi juga mengaku enggan meninggalkan kawasan TNKS, sampai batas waktu yang sudah ditetapkan oleh TNKS bersama Pemkab Kerinci hingga Desember mendatang.

“Kami tidak akan keluar dari kawasan TNKS. Keluar dari kawasan ini sama halnya dengan bunuh diri, karena diluar kami tidak memiliki pekerjaan apa-apa, sehingga kami tidak bisa memenuhi keperluan keluarga,” jelasnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kerinci, H Liberty, saat dikonfirmasi juga mengatakan batas wilayah yang ditetapkan oleh pihak TNKS tidak akurat, sehingga sangat merugikan warga.

“Memang benar dibeberapa wilayah patok batas TNKS sudah sampai keareal persawahan warga. Hal tersebut jelas merugikan, karena warga bisa terancam kehilangan lahan pertanian,” ungkap Liberty.

Dalam waktu dekat lanjut Liberty, ia akan menemui warga yang memiliki surat ataupun sertifikat tanah, untuk mengambil kembali lahan milik mereka yang sebelumnya sudah terlanjur masuk kawasan TNKS.

“Bagi warga yang memiliki sertifikat tanah, ataupun surat lama, kita akan urus ke kementerian kehutanan, untuk mengambil kembali tanah mereka. Karena sesuai aturan, bagi tanah yang memiliki surat atau sertifikat, bisa ditarik kembali,” tegasnya.

Dulunya sebut Liberty, warga rela menyerahkan tanah untuk kawasan TNKS, karena mendapatkan bantuan Rp 100 juta per desa. “Saat ini TNKS tidak memberikan kontribusi bagi warga, malah warga yang membuka lahan banyak yang ditangkap,” pungkas Liberty.

Untuk informasi, saat ini terdapat ribuan warga yang berdiam didalam kawasan TNKS. Hal tersebut sering menimbulkan konflik, antara warga dengan petugas TNKS. Bahkan, puluhan warga dijerumuskan kedalam penjara. (cr-ton)

PEMBAHASAN APBD-P Tanjabar Macet

Media Jambi – Pasca Pilkada Tanjabar, 21 Oktober lalu, kegiatan di Pemerintahan Kabupaten setempat sepi. Bahkan, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2010 setempat macet.
Dua kali rapat yang digelar untuk membahas APBD-P, gagal dan ditunda karena tidak memenuhi Kuorum. Banyak anggota dewan yang sibuk menjadi tim sukses dalam Pilkada Tanjabar itu.
"Memang rapat paripurna pembahasan APBD-P Tanjabbar 2010 ditunda dua kali karena tidak memenuhi kuorum," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Tanjabbar A. Jahfar kepada wartawan Antara, Kamis lalu.
Sejumlah anggota DPRD Tanjabbar yang enggan disebutkan namanya, mengaku sebagian besar anggota DPRD yang tidak hadir dalam paripurna berasal dari fraksi partai yang mengusung pasangan "incumbent" Safrial-Yamin.
Partai-partai itu di antaranya, PDIP, Demokrat dan fraksi gabungan. Akibatnya, rapat paripurna mendengar pandangan akhir fraksi atas nota keuangan APBD-P 2010 terpaksa ditunda hingga dua kali.
"Paripurna terakhir yang hadir hanya 18 orang. Selebihnya tidak tahu alasannya kenapa tidak hadir," katanya.
Jahfar menuturkan, lantaran sudah dua kali tak memenuhi kuorum, Ketua DPRD Tanjabbar berencana menyerahkan APBD-P 2010 Tanjabbar kepada Gubernur Jambi untuk dievaluasi sebelum disahkan DPRD setempat.
Hal itu sesuai tata tertib DPRD Kabupaten Tanjabbar nomor 01 tahun 2010, pasal 27 ayat 1 (b), ayat 3 dan ayat 4, jika tidak memenuhi kuorum akan ditunda selama tiga hari.
Jika tidak juga memenuhi kuorum, APBD-P diserahkan ke Gubernur Jambi.
Ia minta agar pengesahan APBD jangan dikaitkan dengan hasil Pilkada di Tanjabbar, meski anggota dewan yang tidak hadir rata-rata berasal dari Fraksi PDI-P, Demokrat dan Gabungan yang notabene partai pengusung pasangan Safrial-Yamin.
"Sebenarnya saya pikir sangat mengecewakan jika pengesahan APBD-P harus diserahkan kepada gubernur. Padahal itu tanggung jawab DPRD. Berarti DPRD tidak ada tanggung jawabnya," katanya.
Seorang anggota DPRD Tanjabbar dari Fraksi Gabungan Hery Juanda, yang juga tidak hadir pada paripurna, membantah jika pengesahan APBD-P Tanjabbar 2010 mandeg karena kekalahan pasangan "incumbent". "Saya ada urusan keluarga, bukan disengaja tidak hadir," ujar politisi dari PPRN itu.
Menurut dia, sesuai Tata Tertib DPRD nomor 01 tahun 2010, APBD-P bisa saja diserahkan ke gubernur jika paripurna tidak memenuhi kuorum. Ketidakhadiran anggota dewan dalam paripurna, bukan suatu hal yang akan menggagalkan pengesahan APBD-P.
"Saya dari awal tetap mengikuti pembahasan dengan seluruh instansi. Jadi tidak benar ada upaya menggagalkan pengesahan APBD-P," tegasnya. (mas)

KASUS BANSOS Seret 11 Anggota Dewan

KERINCI - Kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial tahun 2008 senilai Rp 2,5 diprediksikan bakal memakan korban baru lagi, yaitu 11 anggota DPRD Kerinci. Mereka diduga ikut terlibat kasus itu, karena ikut meminta tambahan anggaran.

Dalam sidang yang digelar Senin lalu, nama 11 anggota dewan itu disebut-sebut oleh saksi H Ma’aruf Kari, yang waktu itu menjabat sebagai Sekda Kerinci serta Koordinator tim Anggaran Eksekutif.

Menurut Ma’aruf Kari, ke 11 anggota dewan hadir saat digelarnya rapat tanggal 10 September. Inti rapat mendengarkan keluhan dewan meminta tambahan penghasilan sebesar Rp 2,5 milyar untuk pengesahan APBD Perubahan 2008 dan LKPJ BUpati tahun 2007.

Padahal katanya, sudah jelas anggaran untuk tambahan penghasilan dewan tidak ada sama sekali. “Makanya saya waktu itu langsung menelepon Bupati Fauzi Siin, karena kami menolak untuk memberikan lantaran tidak ada anggaran untuk tambahan penghasilan dewan,” jelasnya.

Ke 11 anggota dewan sesuai kesaksian mantan Sekda diantaranya Mirza Yahya, Mursimin, Sartoni, Ruslan BK, H Said, H Tabril Dahlan, Yuzarlis, Samsu Arifin dan terdakwa Munir.
Kasus dana bansos ini sudah menyeret tiga korban, yakni Syukur Kela Barajo mantan Asisten Pembangunan selaku Pengguna Angaran Pemkab, dan dua orang dari legeslatif yakni Munir dan Adi Muklis lantaran keduanya ditengarai merupakan orang yang menerima dana sosial.

Ketiga terdakwa ini, semuanya sudah ditahan di Rutan Sungaipenuh. Syukur Kela Brajo divonis 1,5 tahun penjara, dirinya dianggap menyalahi kewenangan, sedangkan Munir dan Adi Muklis masih menjalni persidangan di Pengadilan Sungaipenuh. (cr-ton)