Jambi Gagal Menjadi Percontohan REDD Norwegia

MEDIAJAMBI—Provinsi Jambi diperkirakan gagal memperoleh dana untuk menjadi percontohan skema perdagangan karbon (REDD) dari Pemerintah Norwegia. Setelah empat dari sepuluh syarat yang harus dipenuhi, tidak bisa terlaksana. Saat ini, Pemprov melalui Pemerintah Pusat justru gencar mengajukan proposal dana REDD dari Australia melalui Program Sumatra Forest Carbon Partnership.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, Ahmad Fauzie mengatakan, Provinsi Jambi gagal memperoleh dana dari Pemerintah Norwegia untuk pendanaan pilot project skema perdagangan karbon. “Empat dari sepuluh syarat minimal yang harus dipenuhi Provinsi tidak terlaksana,” ujarnya.

Fauzi mengaku, cukup berat menjadikan Jambi provinsi percontohan. Apalagi persaingan Jambi dengan delapan provinsi lain. Secara fisik, kualitas hutan di beberapa daerah lebih luas dan bagus dibanding Jambi.

Sembilan provinsi yang tengah bersaing meliputi Jambi, Sumatera Selatan, Aceh, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Papua dan Papua Barat. Kesembilan provinsi ini sebelumnya sudah mengajukan proposal untuk meminta pendanaan kepada negara pendonor, sesuai tatanan nasional untuk pengurangan emisi karbon.

Direktur CAPPA, Rivani Noor menyatakan pesimis keempat syarat minimal dapat dipenuhi Pemprov Jambi. Mengingat banyaknya persoalan di Provinsi Jambi menyangkut kelembagaan pemerintah dan tantangan masyarakat.

Syarat Governansi menyangkut tata kelola pemerintah misalnya, tidak boleh terjadi tumpang tindih izin di Provinsi Jambi. Tata ruang provinsi, harus bisa memberi kepastian hukum bagi masyarakat dan korporasi hidup berdampingan. Dalam beberapa kebijakan yang dikeluarkan, apakah justru melahirkan konflik atau tidak disamping kelembagaan yang kredibel untuk mengurus skema perdagangan karbon. Seperti Satgas REDD yang sudah terbentuk secara nasional.

“Ini syarat pertama yang harus dipenuhi. Apakah bisa terlaksana di Jambi,” tanya Rivani. Syarat kedua, menyangkut MRV (Measurable, Reportable dan Verivable). Potensi karbon di Jambi harus terukur, mampu dilaporkan bahkan di cek ulang, serta memiliki data base yang baik untuk dilaporkan secara periodik.

Sedangkan syarat ketiga, terkait biofisik yaitu bentangan hutan, tegakan pohon dan sebagainya. “Syarat keempat, Sosial ekonomi masyarakat. Bagaimana penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan, kewaspadaan dini, daya adaptasi masayrakat dengan cepat serta kebijakan di tingkat lokal. Anda lihat sendirilah, apakah ini sudah terjadi,” ujar Rivani.

Berdasarkan Copy proposal yang diperoleh Media Jambi, Pemprov Jambi justru intens dalam Program Sumatra Forest Carbon Partnersip. Kerjasama antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk mengelola bersama kawasan hutan produksi. Serta menyiapkan DA REDD+ di kabupaten Merangin dan Sarolangun seluas 60.000 ha.

Pemerintah Provinsi, bahkan sudah menetapkan pendekatan yang jelas dengan menetapkan aplikasi REDD+ sebagai prioritas pembangunan. “Kabupaten Merangin, ditunjuk sebagai model untuk Sumatera Forest Carbon Partnership,” tulis Pjs Kadishut Provinsi Jambi, Ir Hafiz Husaini. Ekosistem Lembah Masurai di Kabupaten ini meliputi hutan produksi, hutan lindung, taman nasional maupun kawasan kelola rakyat.(jun)

Warga Sebapo tagih janji bupati

MUAROJAMBI—Warga tujuh RT di Desa Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi menagih janji Bupati Muaro Jambi, H Burhanudin Mahir yang akan mengaspal jalan penghubung desa, sebelum masa jabatannya berakhir. Selain janji arus listrik bagi Desa Sebapo dan Pondok Meja yang hingga kini tak kunjung terealisasi..
Sutarno (55) warga Rt 13 Dusun Cempaka I kepada Media Jambi, Kamis (16/12) mengatakan, pengaspalan jalan hanya dibagian luar desa. Sedangkan warga di bagian dalam desa tetap dibiarkan. Sementara janji penerangan listrik hingga kini belum dilaksanakan. “Saat kampanye empat tahun dulu, dia berjanji mengaspal jalan dan memasang listrik. Tapi hingga kini kami masih gelap, dan jalan masih berlumpur,” ujarnya.
Selama ini, warga terpaksa menggunakan genset dan lampu minyak tanah. Meski penghasilan sebagai petani karet lumayan tingg, namun mereka tetap tidak bisa membeli peralatan elektronik. “Bukannya tidak mampu, tapi mau dicolok dimana,” tanya sutarno
Usulan maupun permohonan aspal hingga listrik sering dilakukan warga. Baik melalui surat maupun menemui langsung. Namun jawabannya masih banyak daerah terisolir yang lebih parah dari daerah ini. “Kami kecewa jika diperlakukan seperti ini dan kapok mengikuti pilkada. Kalau ada calon yang datang kami akan membuat kontrak politik,” tambah Tarno.
Senada, Muryati (35) warga Rt 07 Dusun Cempaka mengatakan, keinginannya memiliki alat elektronik terpaksa ditunda. “Saya sejak lama mendambakan jika pulang motong, dapat nonton TV, sebagai hiburan, atau ingin minum air es jika cuaca panas, tapi itu tidak kesampaian,” ujarnya.
Dia mengaku iri dengan warga yang tinggal dibagian depan, karena listrik telah tersambung dan jalan diaspal. Warga yang tinggal dibagian dalam jika malam hari tidak berani keluar karena gelap dan jika hari hujan jalannya licin. Padahal jarak antara desa ini dari Kota Jambi cukup dekat hanya 18 kilometer. “Nampaknya pemerintah kurang perhatian dengan warga, jika ada maunya janji-janji melulu,” katanya dengan nada kesal.
Menurut Muryati, jika jalan penghubung antara desa Sebapo dengan Desa Pondok Meja diaspal, maka arus lalulintas barang akan lancar. “Karet yang dihasilkan petani bisa dijual dengan harga tinggi, namun karena jalan rusak toke menekan harga karet dengan alasan ongkos angkut, karena jalan yang rusak. Beberapa waktu lalu kendaraan pengangkut karet terbalik di ruas jalan ini,” tukasnya.(mas)

Waspadai Pemutihan Lahan Lewat RTRW

MEDIAJAMBI — Adanya usulan alih fungsi kawasan dari kawasan Hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 120.813 hektar menimbulkan kecurigaan. Ditengarai, lahan tersebut diberikan pada beberapa perusahaan. Baik untuk konsesi perkebunan, HTI hingga pertambangan batubara dan migas.

Dalam presentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, beberapa waktu lalu, sekitar 120.839,04 hektar kawasan hutan akan dialihfungsikan menjadi APL. Masing-masing di Kabupaten Tanjab Timur seluas 15.269,10 hektar, Tanjab Barat 9.887 hektar, Batanghari 6.576,91 hektar, Muarojambi 10.354,69 hektar, Sarolangun 19.859 hektar, Merangin 24.520 hektar, Tebo 15.895,56 hektar dan Kabupaten Bungo 18.476,78 hektar.

Direktur CAPPA, Rivani Noor melihat, ada upaya pemutihan atas beberapa kawasan yang sebenarnya sudah dahulu dimanfaatkan perusahaan. Pelegalan atas aktivitas ini, kemudian diakomodir dengan pelepasan kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi.

“Inventarisir kami, ada beberapa perusahaan yang bakal memperoleh lahan setelah dilepaskan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur,” ujar Rivani, Rabu pekan lalu.

Perusahaan dimaksud, seperti perizinan yang diberikan pada PT SMP seluas 1.520 hektar dan Hutan Produksi PT WKS seluas 1.500 hektar. Ditempat lain, pelepasan areal juga diperuntukkan bagi PT CKT seluas 700 hektar dan PT Agrowiyana di Kabupaten Tanjab Barat. “Pertanyaannya, kenapa pelepasan kawasan tidak langsung diberikan kepada masyarakat. Ini modus perusahaan untuk menggantung petani, agar tidak lepas dari kontrol kemitraan dengan perusahaan,” tegas Rivani.

Dua alasan
Pada sebagian besar kawasan yang bakal dialihfungsikan, ada tiga alasan utama. Pertama, model transmigrasi lokal melibatkan perusahaan sebagai mitra. Model ini, menjadi tameng pemerintah untuk “membenarkan” usulan alih fungsi. “Semuanya untuk masyarakat, selalu itu yang jadi alasan. Padahal, hanya sebagian kecil lahan plasma yang dimitrakan. Sebagian besar justru untuk konsesi perkebunan kelapa sawit hingga HTI,” sambung Rivani.

Alasan kedua, kawasan itu sudah terlebih dahulu rusak. Karena kayunya sudah ditebang secara membabi buta oleh perusahaan. Untuk mengakomodir kondisi hutan yang ada agar dapat dimanfaatkan kembali, maka dilepaslah status kawasan dan perizinannya diberikan pada korporasi tertentu. “Lalu kayunya dulu kemana? Inikan sudah mengindikasikan korupsi yang diatur secara sistematis. Pemutihan, itu istilah yang lebih tepat,” ujarnya.

Beberapa rangkaian “pelanggaran” atas kawasan hutan, menurut Rivani terlihat dari keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 345 hektar milik instansi pemerintah di Hutan produksi. Keberadaan kebun sawit seluas 3.500 hektar milik perusahaan swasta. Puluhan konsesi batubara di Tebo diatas Hutan Produksi atas izin bupati. 2000 hektar sawit milik perusahaan swasta atas izin bupati Tanjab Timur serta pemukiman transmigrasi di Kabupaten Muarojambi di Kawasan Tahura.

Dikuasai Perusahaan
Dari total 5,192 juta hektar luas Provinsi Jambi, sekitar 60 persen dikontrol industri. Hutan Produksi, IUPHHK, HPH, perkebunan kelapa sawit dan tambang adalah industri yang dominan mengkontrol lahan di Provinsi Jambi. Akibatnya, hanya 40 persen yang diperebutkan 3,08 juta penduduk Jambi.
“Belum dikurangi alokasi untuk pertokoan, perkantoran, jalan dan sarana publik lainnya. Padahal, tak sedikit kawasan hutan dan lahan yang dikuasai industri tidak dimanfaatkan secara optimal, kerap kali kita mendengar dan melihat, satu kawasan hutan hanya dibalak kayunya saja oleh industri, kemudian setelah itu tidak ada upaya reboisasi ataupun pengelolaan sesuai dengan izin atas lahan tersebut. Situasi demikian, menjadi katalis produktif membangkitkan lapar tanah bagi rakyat,” jelas Rivani.

Rivani berikut beberapa LSM lingkungan lain berharap, Pemerintah lebih mengakomodir kepentingan publik atas lahan. “Yang terjadi saat ini, masyarakat Jambi masih Lapar lahan. Harus ada keberpihakan pemerintah untuk lebih mengakomodir kepentingan mereka,” harap Rivani.(jun)

Warga Muaro Pijoan Demo Pertamina

MUAROJAMBI—Puluhan warga Desa Muaro Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota melakukan aksi unjuk rasa, menuntut unit bisnis PT Pertamina melakukan pengaspalan jalan menuju desa mereka, Senin, (13/12) sekitar pukul 08.00 WIB.

Pantauan Media Jambi dilapangan, aksi yang berlangsung sekitar pukul 08.00 wib ini membuat para pegawai pertamina tidak masuk kerja. Sebab, mobil-mobil pribadi maupun mobil truk milik pertamina terhalang dengan diblokirnya ruas jalan dengan mendirikan tenda oleh warga.

Puluhan petugas kepolisian dibawah komando Kabag Ops Polres Muarojambi, AKP M.Ali, siaga melakukan pengawalan terhadap warga yang berorasi .

Warga menyebutkan sangat menderita dengan keadaan ruas jalan tanah di desa Muaro Pijoan yang tidak kunjung disentuh aspal. Setiap hujan turun, jalan tanah di desa itu berlumpur dan sangat sulit untuk dilintasi. Begitu pula saat musim kemarau, jalan berdebu menghambat penglihatan dan pernapasan.
Maka itu, warga sepakat menuntut PT.Pertamina yang berkantor di desa mereka , memberikan kompensasi. Selama ini, PT Pertamina tidak peduli dengan keadaan jalan desa. Padahal, setiap hari, mobil-mobil perusahaan rutin melintas diatas jalan itu. “Pertamina sudah puluhan tahun mengambil minyak di desa kami ini. Tapi, kami tidak pernah dapat apa-apa. Kali ini, kami meminta agar jalan kami diaspal. jika tidak, kami akan membolkir jalan ini selama seminggu,” kata Solihin, kordinator aksi.

Ditempat yang sama, Ketua Fraksi Nurani Rakyat DPRD Muarojambi Samsul Bahri mengatakan, sesuai kesepakatan pihak pertamina menyanggupi melakukan pengerasan ruas jalan sepanjang dua kilometer. Walaupun itu jalan pertamina, tapi dilewati masyarakat desa sebagai aktivitas sehari-hari. Sebenarnya Pertamina tidak ingin mengaspal dengan alasan mereka hanya dapat minyak 100 barel perbulan, artinya sedikit. Dengan di desak masyarakat, akhirnya menelorkan kesepakatan, Pertamina sanggup melaksanakan.
Hadir dalam pertemuan itu, Asisten Manejer Unit Bisnis area Jambi Hasanul Ashari dan Camat Jaluko, Dedi Susilo, anggota DPRD Muarojambi, Syafri Hasibuan bersama Ketua DPRD Muarojambi, Syahidan Alfajri.
Hasil pertemuan PT Pertamina sepakat akan mengaspal jalan Desa Muaro Pijoan tahun 2011 mendatang. Diawali dengan pengerasan dilajutkan pengaspalan. Setelah mendengar keputusan itu, warga menyatakan menerima dan selanjutnya membubarkan diri (boy)

Nelayan Pantai Timur “Gantung” Jaring

MUARASABAK— Tingginya ombak yang melanda kawasan pantai timur membuat para nelayan di wilayah Kabupaten Tanjung Barat dan Timur, menggantungkan jaringnya. Mereka tidak berani melaut karena ketinggian ombak saat ini bisa mencapai empat meter.

“Kami sudah satu bulan lebih libur melaut karena cuaca ekstrem dan tingginya gelombang," ujar Iwan (35), seorang nelayan di Kecamatan Muarasabak Timur Kabupaten Tanjabtim. Menurut dia, setiap akhir hingga awal tahun, iklim di laut sangat tidak bersahabat. Angin utara dan timur berhembus kencang menyebabkan tingginya gelombang air laut. “Biasanya cuaca mulai normal memasuki bulan Maret. Saat itulah kami bisa memulai lagi aktifitas mencari ikan di laut," katanya.

Sejumlah penyedia jasa penyebrangan di kawasan pantai timur Jambi juga mengakui hal itu. Imam, penyedia jasa penyeberangan di kawasan Muarasabak Timur mengatakan, sejak memasuki Desember para pengusaha selalu mengalami penurunan penghasilan akibat tingginya gelombang air laut.

“Hal seperti ini sudah sering kami alami. Selain banyak warga yang enggan bepergian, kapal yang biasa kami gunakan juga hanya bisa mengangkut beban tertentu saja. Jika terlalu berat beban akan berisiko tinggi," ujarnya

Waspada
Pelaksana tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Tanjung Jabung Timur, Hamzah mengatakan, ketinggian ombak mencapai empat meter akibat cuaca ekstreem yang biasa terjadi setiap akhir tahun. “Karenanya, seluruh nelayan waspada, termasuk pengguna jasa penyeberangan untuk libur sementara hingga gelombang laut normal,” ujar Hamzah, Kamis pekan lalu.
Pernyataan ini menyusul sebagian besar nelayan di Pantai Timur, baik di Kabupaten Tanjab Timur maupun Tanjab Barat adalah nelayan tradisional yang menggunakan kapal kecil dibawah 5 GT (gross ton).
Cuaca ekstrem menyebabkan timbulnya angin utara dengan kecepatan tinggi yang mengakibatkan tingginya gelombang air laut. Potensi tinggi gelombang biasanya terjadi antara awal bulan November hingga Maret. (mas)

Mereka Kalah di Laut Cina Selatan

BERSAING dengan ganasnya alam, ternyata belum mampu dilakukan sebagian besar nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tingginya gelombang, dan angin kencang yang sewaktu-waktu datang, membuat penghasilan melaut kadang tidak sebanding dengan ongkos berlayar. Apalagi, peralatan yang digunakan sebagian besar nelayan masih terbilang tradisional.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjab Barat, Zabur Roestam mengatakan, laut Cina Selatan merupakan samudera bebas bagi nelayan dari berbagai negara untuk menangkap ikan yang dekat dengan kawasan pantai timur Provinsi Jambi.

“Sayang, potensi besar komoditi perikanan di laut itu belum bisa dimanfaatkan secara optimal,” terang Zabur, Kamis pekan lalu. Bahkan, sering kali, nelayan Jambi kalah bertarung dalam menangkap ikan di laut cina selatan. Karena nelayan dari daerah lain, bahkan Negara tetangga menggunakan kapal tangkap berukuran diatas 30 GT (gross ton) dengan waktu jelajah laut mencapai dua minggu lebih.

Sedangkan di kabupaten ini, terdapat sekitar 1.100 lebih kapal dan alat tangkap nelayan. 80 persen diantaranya berukuran 5 GT ke bawah. Kapal dan alat tangkap jenis ini, hanya mampu mengarungi samudera di bawal 12 mil laut. “Itu pun dengan waktu dan jelah laut paling lama tiga hari,” tambahnya.

Beberapa nelayan lain, hanya memiliki kapal nelayan berukuran satu GT. yang mampu beroperasi di bibir pantai dengan waktu tangkap satu hari.

Pihaknya, lanjut Zabur—berupaya meningkatkan daya tarung nelayan pantai timur dengan nelayan luar daerah dan nelayan asing di Laut Cina Selatan dengan memberikan bantuan kapal dan alat tangkap di atas 30 GT.

Pada 2010 Kementrian Kelautan dan Perikanan telah memberikan satu unit kapal dan alat tangkap di atas 30 GT, dan pada 2011 akan ditambah lagi empat unit. Saat ini ada sekitar 15 unit kapal dan alat tangkap di atas 30 GT milik perorangan dan pemerintah yang berperasi di laut Cina Selatan, namun itu dinilai masih kurang.

Kapal milik pemerintah itu tidak diberikan pada nelayan, namun dioperasikan dengan sistem sewa, seperti kendaraan angkutan taksi, kelompok nelayan membayar uang setoran pada pemerintah sesuai kesepakatan.

“Sebelum melaut, kelompok nelayan yang akan menggunakan kapal dan alat tangkap itu lebih dulu dilatih, karena kecanggihannya perlu ketrampilan untuk mengoperasikannnya," kata Zabur Roestam.(mas)

Konflik Petani Vs WKS

Akibat Pemetaan Diatas Meja?

Media Jambi - Sekretaris Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Jambi, H Daraqutni Dahlan mengatakan, persoalan petani dan PT WKS terjadi akibat pemetaan wilayah hanya diatas meja. “Tidak melihat fakta sesungguhnya, bahwa diatas tanah itu sudah ada rakyat yang bermukim jauh sebelum izin perusahaan diberikan,” tukas mantan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi itu.

Pemerintah Provinsi, dituntut mengevaluasi menyeluruh perizinan yang diberikan, termasuk cepat tanggap pada persoalan. “Jika tidak, akan muncul korban-korban baru,” ungkapnya.

Menyitir Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, Daraqutni menyebutkan tanah dan air dipergunakan sepenuh-penuhnya untuk kemakmuran rakyat. Filosofis ini harus benar-benar dipahami Pemerintah. Faktanya, rakyat justru tergusur diatas tanah sendiri karena izin yang diberikan pada satu korporasi.

Dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1999 disebutkan pula, luas maksimal Hak Pengusahaan Hutan untuk satu propinsi maksimal seluas 100.000 hektar. Ini termasuk induk dan anak perusahaan.

Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Arif Munandar mengatakan, HTI Eksisting PT Wirakarya Sakti seluas 293.812. ”Hingga tahun 2010, Sinar Mas Group mendapat rekomendasi Gubernur Jambi seluas 432.667 ha dan rencana take over 104.927 hektar,” tambahnya.

Dukungan LSM
Sebanyak 15 organisasi yang tergabung dalam Gerakan Pecinta Manusia (GPM) menyatakan dukungan penuh dan sebentuk keprihatinan atas musibah yang terjadi di Senyerang Kabupaten Tanjab Barat.

Juru Bicara GPM, Rivani Noor mengatakan, kekerasan yang terjadi adalah buah dari peraturan yagn tidak berpihak pada rakyat. “Hasil dialog dan investigasi, ada kesimpangsiuran peruntukan kawasan dan fakta pemanfaatan historis milik masyarakat yang diabaikan,” ujar Rivani.

Perubahan status dari APL (Areal Penggunaan Lain) menjadi HP (Hutan Produksi) seperti di Senyerang, menurut Rivani justru menimbulkan persoalan baru. “Ini bukti, buruknya birokrasi penataan ruang. Orienasi pejabat negara yang mengedepankan kekuasaan daripada memikirkan keselamatan warga,” sambungnya.

Lima hal menjadi tuntutan utama GPM. Diantaranya menghentikan prakek represif dan kekerasan terhadap kaum tani. Menarik aparat kepolisian dari kawasan konflik. Menolak pendekatan kekerasan dalam penanganan konflik. “Boikot produk kehutanan Sinar Mas karena sarat dengan kasus kekerasan dan perbaiki tata kelola kawasan kehutanan,” tegas Rivani.(jun)

Rekomendasi Tim PPJ Diabaikan

MEDIAJAMBI—Hasil kerja tim verifikasi yang terbentuk 17 Maret 2010 lalu melahirkan beberapa rekomendasi, termasuk fakta dan contoh di lapangan. Rekomendasi yang disampaikan pada Gubernur dan diteruskan ke Menteri Kehutanan.

Ada tiga usulan dalam rekomendasi dimaksud. Pertama, lahan yang sudah ada masyarakat didalamnya dan masyarakat memiliki dasar kepemilikan. Kedua, pola kemitraan jika ada pengakuan masyarakat didalamnya atau sudah ada tanaman masyarakat didalam areal perusahaan. Rekomendasi terakhir, skema menjadikan hutan kemasyarakatan atau hutan adat.

“Surat itu sudah disampaikan ke Jakarta. Namun balasannya sangat mengecewakan,” ungkap Aidil, Ketua PPJ. Balasan Kementrian Kehutanan melalui Dirjen Bina Tanaman Kehutanan, tidak mengacu verifikasi dan rekomendasi yang disampaikan. “Melainkan mengacu hasil survey LSI yang kami tidak tahu, kapasitas, kebenaran dan siapa yang melakukannya,” tambah Aidil.

Balasan surat dari Kementrian Kehutanan menyebutkan, areal yang diklaim berbeda dengan balasan Menhut. “Tanggal 1 Oktober 2010 kami terima surat dari Menhut itu. Tanggal 5 kami masukkan ke Gubernur HBA meminta dilakukan audiensi. Tapi sampai hari ini, kita belum dipanggil,” lanjutnya. Padahal, Gubernur berjanji jika surat balasan Kementrian Kehutanan sudah turun, maka akan dibahas bersama. Jika ada kejanggalan, PPJ dan Pemprov akan sama-sama ke Jakarta.(jun)

Belum Ada Program Antisipasi Bencana

KERINCI — Musibah bencana di berbagai belahan negeri yang menelan korban jiwa, dan kerugian harta benda maupun ternak belum dijadikan pelajaran berharga bagi Pemkab Kerinci dan Pemkot Sungai Penuh. Karena, meski Gunung Kerinci sudah berstatus “Waspada” dan aktivitasnyanya mulai meningkat, sejauh ini belum ada antisipasi dilakukan, termasuk rencana penyelamatan maupun evakuasi korban nantinya. Bahkan Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, belum memiliki personil untuk bekerja. Sejauh ini, upaya baru sebatas penyuluhan pada warga tiga kecamatan di kaki Gunung Kerinci.

Pantauan Media Jambi di lapangan, Jum’at (12/11) lalu, aktivitas masyarakat masih berjalan normal. Sebagian besar petani masih melakukan aktivitas bercocok tanam.

Suko Indratno, petani Desa Gunung Labuh Kecamatan Kayu Aro kepada Media Jambi mengatakan, tidak ada pilihan lain bagi keluarganya. Meski sempat khawatir karena status gunung waspada, namun dia tetap harus berkebun. “Ini sudah pilihan terakhir mas. Kalau tidak berkebun, lantas mau makan apa,” ujarnya ketika ditanya seputar kekhawatiran dan persiapan menghadapi kemungkinan bencana.

Tidak hanya Suko, belasan petani lain di desa itu tetap beraktivitas di kebun masing-masing. Walaupun diakui, kegiatan tidak dilakukan hingga sore hari. “Paling jam dua kami sudah pulang,” tambahnya. Diakui, dia dan banyak warga lain sudah menerima penyuluhan tentang bahaya letusan gunung berapi.

Hanya saja, dia tidak melihat ada persiapan nyata yang dilakukan aparat terkait bila sewaktu-waktu aktivitas gunung semakin meningkat. Warga, juga tidak berusaha mengungsikan harta benda maupun ternak untuk meminimalisir kerugian jika letusan benar-benar terjadi. “Sampai sekarang belum lah. Kami belum diimbau untuk bersiap. Juga belum terdengar ada barak yang disiapkan bagi pengungsi mengantisipasi musibah,” ujar Suko.

Petugas Tidak Ada

Belum dilakukannya sejumlah persiapan, diakui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kerinci. Sekretaris BPBD Kerinci, Armison mengatakan, sejak berdirinya badan itu, hingga kini belum memiliki personil di lapangan dan peralatan penanggulanan bencana sendiri.

“Kita baru memiliki staf dan enam armada damkar,” ujar Armison. Sejauh ini, upaya nyata baru sebatas koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Pihaknya, telah merangkul Kodim, Polres, Kimpraswil, Dinsos, Bulog disamping lembaga swasta dan BUMN. “Kita baru akan melakukan perekrutan personil lapangan berupa Personil Tim Kaji Cepat (TKC) tahun depan,” sambungnya.

Upaya yang dilakukan, sebatas penyuluhan dan sosialisasi terkait kondisi terakhir gunung, guna menjawab keresahan dan kecemasan masyarakat yang semakin tinggi. Meskipun Kondisi gunung sudah tidak normal, namun peningkatan vulkanik masih dalam tahap wajar. Dengan aktivitas kegempaan antara enam hingga tujuh kali setiap hari

Imanuel, warga Kota Sungai Penuh mengatakan, belum menerima peringatan lisan maupun tertulis yang mengharuskan mereka dievakuasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Kondisi ini sangat berbeda ketika musibah Gempa berkekuatan 7.0 Skala Richter mengguncang Kerinci, Oktober 2009 lalu. Waktu itu, lanjut Imanuel—mereka memperoleh selebaran untuk bersiap-siap untuk dievakuasi. “Dalam edaran disebutkan, kami terus memantau perkembangan lewat radio. Tapi kalau sekarang belum. Mungkin belum dianggap bahaya,” ujar Imanuel.

Usman (50) seorang warga Jambi mengharapkan Pemkab Kerinci sejak dini mempersiapkan kemungkinan meletusnya Gunung Kerinci.
“Belajar dari pengalaman bencana Merapi, seharusnya Kerinci sudah mengantisipasi sejak dini, dengan mempersiapkan segala sesuatu terkait bencana,” ujarnya. Terpenting katanya, harus dipersiapkan pola evakuasi cepat terhadap manusia, hewan, maupun harta benda masyarakat. “Kemana mereka harus dievakuasi, seperti apa pola penyelamatannya. Ini tidak bisa dianggap enteng, karena masyarakat bertahan di daerah rawan karena khawatir terhadap harta benda dan ternaknya,” katanya.

Cemas Kalau Gunung Diam

Sementara Ketua Pos Pemantau Aktivitas Gunung Kerinci Hery Prasetyo menjelaskan, gunung itu mulai aktif, ditandai kerapnya terjadi gempa. "Sejak Mei lalu terjadi peningkatan. Kalau sebelum-sebelumnya tingkat kegempaan dalam satu bulan hanya terjadi kegempaan antara 10-15 kali, kini terjadi hampir setiap hari," ujarnya, pekan lalu.
Seperti gunung-gungung berapi lainnya di tanah air saat ini semuanya ditetapkan dalam status waspada, termasuk Gunung Kerinci. “Tapi bukan berarti sudah sama berbahayanya dengan gunung berapi lain di Jawa atau di Sumatera," kata Hery.
Gempa akibat aktivitas vulkanologi di kawasan gunung berapi memang sesuatu yang biasa dan sesuatu yang sangat normal.
Justeru yang harus dicemaskan dan ditakutkan kalau tiba-tiba gunung berapi tidak menunjukkan aktivitas kegempaan vulkanik. Karena diamnya itu bisa diakibatkan penyumbatan atau terjadi hal lain dengan magma dalam perut gunung.
Letusan tiba-tiba bisa saja terjadi, dan letusannya bisa kuat dan keras akibat dorongan dari dalam perut gunung. "Jadi, meskipun terjadi peningkatan aktivitas kegempaan, tapi tidak bisa dikatakan akibat keterkaitan dengan gunung Merapi di Jawa yang kini meletus," tegasnya. Jika memang terjadi peningkatan aktivitas yang berbahaya maka akan bisa dilihat dari gelagat alam, seperti akan keluarnya hewan-hewan dari teritorialnya di gunung menuju tempat yang jauh dan lebih rendah.
Selain itu, suhu dan kelembaban udara yang terasa berbeda dari biasanya. Sampai saat ini pertanda itu sama sekali belum terlihat.

Siapkan 1.300 Ton Beras
Kepala Perum Bulog Divre I Jambi melalui Kabid Pelayanan Publik, Damin Hartono Roestam mengatakan, telah menyiapkan 1.300 ton cadangan beras pemerintah (CBP). Beras ini, siap digunakan untuk berbagai keadaan darurat. Tiap kabupaten/Kota memiliki 100 ton CBP. Sedangkan Pemerintah Provinsi memiliki 200 ton CBP. “Seluruh Jambi menjadi 1.300 ton. Beras ini siap kapan saja disalurkan jika ada permintaan bupati,” ujar Damin ketika ditemui di kantornya, Jum’at (12/11) lalu.
Prosedurnya, Bupati mengajukan permintaan ke Bulog Kabupaten dan Provinsi agar CBP segera disalurkan. Selanjutnya, tim penanganan tanggap bencana maupun Satkorlak dapat langsung mengambil di gudang. “Seperti gempa tahun kemarin di Kerinci. CBP telah disiapkan di tiap gudang pada masing-masing sub divre,” tukasnya.(ton/jun)

SKPD Bandel,Abaikan Undangan Dewan

MUAROJAMBI — Anggota DPRD Kabupaten Muarojambi menyesalkan absennya kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Muarojambi pada Sidang Paripurna DPRD Muarojambi, Selasa (9/11) lalu. Dewan bahkan menuding, Kadis tidak lagi menghargai undangan mereka untuk membahas berbagai Ranperda kabupaten.

Anggota Fraksi Peduli Pembangunan Bangsa, Madnur Nasution dalam pandangan umum fraksinya mempertanyakan ketidakhadiran Kadis PU Muarojambi. “Saya minta bupati memberikan peringatan kepada kadis yang tidak hadir pada Paripurna,” ujar Madnur. Disamping itu, dia juga menyinggung masih rendahnya disiplin pegawai di Kabupaten Maurojambi.

Persoalan disiplin juga mendapat sorotan Fraksi PDIP Yuli Setiyabakti, anggota fraksi ini mengatakan, masih sering ditemukan PNS yang datang terlambat, namun pulang lebih cepat dari jadwal seharusnya. “Kami juga meminta, PNS yang sering bolos diberi tindakan tegas,” sambungnya.

Fraksi Golkar melalui juru bicara Suharianto SH mengatakan, ketidakhadiran perangkat SKPD berarti tidak menghargai undangan dewan. “Apalagi persoalan yang kita bahas membahas pajak dan retribusi daerah untuk pembangunan kabupaten,” sesal Suharianto.

Tidak hanya anggota dewan melalui fraksinya. Ketua DPRD Muarojambi, Syahidan Al fadjri saat berbincang-bincang dengan Media Jambi usai Sidang Paripurna mengungkapkan kekecewaannya. Karena hampir sebagian besar SKPD hanya dihadiri perwakilan dan staf. Dia meminta, kepala dinas jangan hanya selalu berada disamping bupati. “Saya melihat, jika bupati hadir pada sidang, semua kepala dinas turut hadir. Namun jika diwakili Sekda, tidak satupun kadis yang hadir,” sesal Syahidan.

Sekda Muarojambi, Drs H Syaipuddin Anang saat ditemui Media Jambi juga menyatakan kekecewaannya. “Ketidakhadiran ini akan saya laporkan kepada bupati. Apabila mereka tidak bisa menjelaskan alasannya, secara resmi akan diberikan sanksi,”ungkapnya dengan nada kecewa.

Kejadian ini ternyata mendapat tanggapan serius Bupati Muarojambi, Burhanuddin Mahir. Usai Paripurna agenda pandangan umum legislatif, Rabu (10/11) dia meminta maaf. “Saya minta kepala SKPD, atur waktu. Kedepan, tiap kepala dinas menghadiri sidang yang digelar dewan,” tegasnya.(boy)

Distribusi Pupuk Bersubsidi Belum Optimal

MUAROJAMBI—Distribusi pupuk bersubsidi untuk delapan kecamatan di Kabupaten Muarojambi baru mencapai 71,93 persen. Lebih parah, harga yang beredar dipasaran lebih tinggi dari harga yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Muarojambi.
Kasi Perlindungan Tanaman Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Muarorojambi, Luthfi Noor SP kepada Media Jambi mengatakan, banyak penyebab distribusi pupuk belum mencapai 100 persen. “Diantaranya harga yang melambung di tingkat pengecer,” ujarnya Rabu (3/11). Hanya saja, sejauh ini dia menilai kenaikan harga masih dalam batas kewajaran sehingga belum diperlukan tindakan preventif pada pengecer dan agen pupuk.
Untuk diketahui, kebutuhan pupuk urea di Kabupaten Muarojambi mencapai 6.488,89 ton, pupuk SP 36 sebanyak 2. 411,11 ton, pupuk ZA 602.15 ton, NPK 322,20 ton dan organic 925,92 ton diharapkan, hingga akhir tahun 2010 realisasinya dapat mencapai 100 persen.
Dari total alokasi, realisasi untuk Urea baru mencapai 71.93 persen, Sp36 mencapai 74.65 persen, Za 100 persen, Npk 57 persen dan pupuk organic 27 persen.
Pupuk bersubisi di Kabupaten Muarojambi didistribusikan oleh CV MTL, Surya Tani Puskut, PPI dan Pertani. “Perlu diketahui, HET yang ditetapkan pemerintah berdasarkan SK no 130/04/2010 tertanggal 8 April 2010, untuk Urea Rp 1600 perkilogram, Npk Rp 2.300/ Kg, Sp 36 Rp 2.000/ kg Za Rp 1400 /kg dan organic Rp 300/kg,” terangnya sambil mengatakan akan terus memantau pergerakan harga pupuk di pengecer dan petani.(boy)

Harimau Sumatera Terus Diburu ...

KERINCI—Populasi harimau Sumatera (panthera tigris Sumatrae) di Taman Nasional Kerinci Seblat saat ini diperkirakan hanya tersisa 140 ekor. Menurunnya populasi akibat masih maraknya perburuan yang dilakukan terhadap “kucing besar” ini.
Manajer Lapangan Pelestarian Harimau Sumatera (PHS). Risdianto mengatakan, populasinya di TNKS sangat memprihatinkan. Menurunnya populasi akibat masih terus berlangsungnya perburuan dan pembunuhan terhadap satwa langka endemik Sumatera yang menjadi maskot fauna Jambi tersebut. Perburuan dilakukan secara profesional. Bahkan tak jarang dilakukan pemburu bayaran berdasarkan pesanan penadah.
Sementara pembunuhan dilakukan oleh para oportunis yang membantai kucing besar tersebut hanya untuk sebuah prestise dan kesenangan. Secara keseluruhan, populasi harimau Sumatera di Sumatera hanya tersisa antara 300 hingga 400 ekor. Padahal, pendataan tahun 1994, masih terdapat sekitar 700 ekor harimau sumatera se Sumatera.
Harimau yang berhasil ditangkap dipasarkan ke berbagai pasar gelap. Tiga kota yang diperkirakan menjadi jalur pendistribusian hewan dari pasar gelap adalah Padang, Pekanbaru, dan Jambi.
“Harimau hasil buruan biasanya dijual dalam wujud sudah di offset atau mati. Beberapa bagian organ tubuhnya yang masih laku dijual, dimutulasi dan disortir seperti tulang, daging, bahkan darahnya. Ada yang diawetkan bahkan ada yang telah diracik dalam kemasan khusus,” ujar Dian. Ia meyebutkan, di pasaran, kulit harimau Sumatera oleh penadah yang membeli dari pemburu dihargai berdasarkan panjang tubuh yang diukur dari hidung hingga pangkal ekor.
“Harimau sepanjang 150 Cm dijual dengan harga antara Rp10 juta hingga Rp15 juta. Sementara yang panjangnya dua meter dijual dengan harga Rp20 juta hingga Rp25 juta. Harga itu berkali lipat mahalnya ketika penadah menjual kepada peminat,” katanya.
(cr-ton)

Camat Diminta Kembangkan Objek Wisata

KERINCI—Setelah hajatan besar agenda Nasional Festival Masyarakat Peduli Danau Kerinci (FMPDK) ke X tahun 2011 sukses digelar, Bupati Kerinci H Murasman merencanakan penyelenggaraan even yang lebih besar tahun depan. Yakni akan menghadirkan seluruh Gubernur se-sumatera. “tahun 2011 kerinci akan hadirkan semua gubernur se-sumatera” tegas Murasman baru-baru ini.
Diharapkannya, semua kecamatan yang ada di Kabuapaten Kerinci untuk terus mengembangkan potensi yang ada di setiap kecamatan masing-masing dalam rangka meningkatkan pariwisata ini.
“Jangan sampai ada kecamatan yang tidak siap dalam penyelenggaraan FMPDK mendatang, semuanya wajib tampil,’’ ujarnya. Diakui Murasman, terdapatnya kekurangan dalam penyelenggaraan kali ini adalah hal yang wajar. Menurut Murasman, penyelenggaran FMPDK 2010 ini adalah penyelenggaraan pertama di saat dirinya menjabat sebagai Bupati Kerinci.  “Ini baru yang pertama, tahun depan kita akan tampil dengan  event yang lebih besar lagi” sebutnya.
Dirinya juga langsung menginstruksikan kepada dinas terkait untuk segera menjemput anggaran yang ada dipusat. Dijelaskan Murasman, FMPDK ini adalah event nasional yang kebetulan diselenggarakan di Kerinci.
‘’Itu juga sesuai dengan pesan Gubernur Jambi, HBA dan Ibu staf ahli kementerian pariwisata Titin Sunarya,  untuk segera melobi dana di pusat, karena banyak dana yang tersedia di puasat, dan tinggal kita yang harus secepat mungkin untuk mengejar dan merebut dana di pusat tersebut”  sebutnya lagi.
Diakuinya, tahun kedepan, di Kerinci tidak hanya akan melaksanakan FMPDK saja, namun juga akan terus diselenggarakan ajang festival masyarakata peduli objek wisata lainnya seperti Air Hangat, Gunung Kerinci, Danau Lingkat, Air Terjun, dan objek wisata lainnya.
(cr-ton)

Jalan Menuju Candi kembali rusak

Pantauan Media Jambi, Kamis (4/11) lalu, ruas jalan rusak terlihat di sekitar Desa Jambi kecil dengan kedalaman antara 20 hingga 50 centimeter. Setidaknya, terdapat MUAROJAMBI—Ruas jalan menuju komplek Candi Muarojambi kembali rusak. Meski baru diaspal akhir tahun 2007 lalu, pada beberapa titik mulai terlihat aspal yang mengelupas. Bahkan diantaranya membentuk lubang dengan kedalaman hingga 50 centimeter.
10 titik yang menganga di sepanjang jalan. Pengendara roda duapun terpaksa lewat bahu jalan untuk menghindari jebakan jalan.
Bujang (40), warga Desa Muarojambi saat melintasi jalan itu mengatakan, kerusakan semakin parah sejak truk pembawa TBS melewati jalan ini. “Sebenarnya kapasitas jalan bukan untuk truk pembawa buah kelapa sawit. Apabila tidak mendapat perhatian serius, dipastikan jalan ini bakal bertambah parah,” ujar Bujang.
Apalagi, jalan ini menjadi akses utama masyarakat desa menuju Kota Sengeti. Dia meminta, Pemerintah Kabupaten Muarojambi cepat tangap. Setidaknya melakukan perbaikan sementara dengan cara menimbun lobang-lobang yang dalam dengan batu koral terlebih dahulu.
Komentar senada diungkapkan tokoh masyarakat Desa Muarojambi. Kerusakan jalan, mengakibatkan turis yang mau berkunjung ke situs ini menjadi terganggu. Apalagi, truk pengangkut TBS kerap terjebak dalam lubang hingga mengganggu arus lalu lintas. Mulai dari Desa Jambi Kecil, Jambi Tulo, Danau Lamo hingga Desa Muarojambi. Hanya sayang, Kepala Dinas PU Muarojambi H Rudi Ansur belum bisa dimintai keterangan karena tidak berada ditempat saat ditemui Media Jambi, Kamis pekan lalu.
(boy)

Aksi Petani di TNKS Perambah Diberi Waktu Hingga Desember

KERINCI—Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh memberi batas waktu hingga 1 Desember 2010, bagi perambah untuk segera meninggalkan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Imbauan ini, sudah tertuang dalam surat edaran masing-masing kepala daerah.
Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) melalui staf humas, Evlap Yohan Hendratmoko mengatakan, ultimatum ini sudah disampaikan melalui camat, bupati dan walikota. “Yang berisi meminta warga yang terlanjur merambah TNKS segera meninggalkan ladang hingga 1 Desember 2010,” ujar Yohan, Kamis pekan lalu.
Keputusan ini tertuang dalam Surat Bupati Kerinci bernomor 522/0802/III/Dishutbun /2010 tertanggal 6 Agustus 2010, dan surat Wali Kota Sungaipenuh nomor 061/532/DPPPPK/2010.
Menurut Yohan, sejak dikeluarkan surat edaran, sebagian warga langsung mematuhi dengan turun dan meninggalkan lahan. Sebagian lain bertahan sambil menunggu panen terakhir kebunnya. Perambahan TNKS oleh warga Kerinci sebenarnya sudah berlansung lama. Namun sejak 1998, aksi perambahan semakin merajalela. Diperkirakan lebih 55 ribu warga menjadi perambah TNKS di semua Kecamatan yang bersentuhan langsung dengan batas TNKS.
“Pemkab Kerinci dan Pemkot Sungaipenuh yang difasilitasi BBTNKS tidak hanya akan menginstruksikan perambah keluar, tapi juga memberikan solusi untuk eks perambah.
Agar ekonomi masyarakat tidak langsung turun karena kehilangan dan mata pencaharian. Diantaranya dengan membuat kebun bibit desa yang produksinya dapat dijual.
(cr-ton)

Komnas HAM Dampingi Petani TLS

BATANGHARI—Komisi Nasional Hak Azasi Manusia mendesak Polda Jambi segera menarik anggota Brimob yang melakukan pengamanan di kawasan perkebunan kelapa sawit milik PT Tunjuk Langit Sejehtera (TLS).
Anggota Komnas HAM, M Ridha Saleh mengatakan, pihaknya telah minta Polda Jambi menarik anggota Brimob dari PT TLS. Karena keberadaan Brimob dinilai salah satu penyebab terjadinya konflik antara manajemen perusahaan dengan petani plasma yang berujung seringnya konflik di daerah itu.
Ridha mengakui, konflik sudah berlangsung sejak 14 tahun lalu. Hanya saja, pihaknya baru mengetahui maraknya konfik sejak beberapa waktu terakhir. “Dalam waktu dekat, kami akan memanggil Direktur Utama PT TLS untuk minta penjelasan lebih rinci atas kasus itu,” ujar Ridha, yang datang ke Jambi khusus mendampingi petani TLS menghadapi konflik dengan perusahaan..
Dia mensinyalir, rumitnya penyelesaian kasus akibat dugaan permainan yang melibatkan petinggi negara di Pemerintah Pusat. ”Kami juga heran, kenapa secara tiba-tiba muncul perusahaan Hutan Tanaman Industri di dalam kawasan perkebunan TLS, ini ada apa,” kata Ridha.
Sementara kuasa hukum petani, Wadji mengatakan, pada Komnas telah melakukan mediasi kasus PT TLS dengan petani. Hasil pertemuan mengungkapkan, perusahaan tidak memiliki lahan inti. “Yang ada, selama ini lahan petani dimanipulasi menjadi lahan inti perusahaan,” ujar Wajdi. Dia berharap, kehadiran Komnas HAM dapat memperjelas status kepemilikan lahan dan menuntaskan persoalan yang dihadapi ribuan petani TLS.
(gtt)

Sarolangun Targetkan Irigasi 100 Persen

SAROLANGUN—Pemerintah Kabupaten Sarolangun mentargetkan pasokan air irigasi mencapai 100 persen tahun 2011 mendatang. Kemampuan ini diperkirakan mampu mengairi lebih dari 6.000 hektar sawah petani.
Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Sarolangun Hardiono mengatakan, saluran irigasi diperlukan agar musim tanam tidak lagi bergantung pada musim hujan. ”Selain itu, untuk meningkatkan produksi padi, pembangunan jalan ke sentra-sentra pertanian juga terus digalakkan,” katanya.
Bekerja sama dengan Dinas PU setempat, pembangunan jalan ke sentra-sentra pertanian terus ditingkatkan. Untuk memperlancar angkutan hasil pertanian dari sawah dan kebun menuju pasar. Diantaranya membangun jalan setapak yang dapat dilalui mesin pengolah tanah, kendaraan atau gerobak pengangkut hasil panen, pupuk dan lainnya.
Kabupaten Sarolangun pada 2010 mentargetkan swasembasda beras, jika menggunakan tolok ukur 114 kg/orang/tahun maka swasembada sudah terwujud, namun jika menggunakan tolok ukur 129 kg/orang/tahun, dinyatakan belum swasembada.
Pembukaan kebun dan sawah diiringi pembangunan sarana transportasi yang memadai, petani dapat mengangkut pupuk yang digunakan sebelum tanam dan pemeliharaan serta mengangkut hasil panen dengan lancar dan aman.
Selain peningkatan pembukaan areal persawahan dan padi ladang, pembukaan lahan untuk pertanian tanaman pangan lainnya seperti jagung dan kedelai juga terus ditingkatkan. Khusus beras, Kabupaten Sarolangun hingga kini sudah mampu memproduksi 26.000 ton sesuai kebutuhan, dan diyakini 2011 akan terjadi peningkatan.
“Untuk mempertahankan dan peningkatan swasembada pangan, keberadaan jalan sebagai sarana transportasi sangat dibutuhkan, apalagi saat musim hujan seperti saat ini,” kata Hardiono.(mas)

Produksi Padi Turun
PRODUKSI beras atau padi petani di Kabupaten Sarolangun diperkirakan turun lima persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan kuantitas akibat anomali cuaca yang mengakibatkan banyak sawah menjadi gagal panen.
Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Sarolangun, Hardiono mengatakan, produksi beras Sarolangun tahun 2009 mencapai 28.000 ton atau setara 53.000 ton gabah kering giling (GKG). “Pada 2010 diperkirakan turun akibat anomali cuaca. Sejak Januari hingga November 2010, Kabupaten Sarolangun dua kali terkena banjir,” kata Hardiono, Selasa pekan lalu..
Akibat banjir, terjadi penundaan dan kegagalan musim tanam. Penurunan hasil panen itu, karena keterlambatan musim tanam dan musim panen itu, terutama untuk akhir tahun, sudah masuk produksi tahun 2011.
Areal tanam pada 2010 kini mencapai 10.50 hektare, dan ditargetkan pada akhir 2010 bisa mencapai 13.000 hektare untuk memacu peningkatan produksi. Menyikapi target swasembada beras 2010, Hardiono mengatakan, kalau diukur konsumsi beras 114 kg/orang perkapita Sarolangun sudah swasembada beras, namun kalau diukur 129 kg/perkapita maka Sarolangun belum dinyatakan swasembada.
Ia menyebutkan, kendati ada dua tolok ukur untuk menyatakan swasembada beras, Pemerintah Kabupaten Sarolangun terus berupaya meningkatkan produksi dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada.
Bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, upaya pemanfaatan lahan tidur terus dilakukan, tidak saja untuk persawahan, namun juga padi ladang. “Untuk areal persawahan masyarakat digalakkan lewat gerakan turun ke sawah (Gerunwah), sementara untuk penanaman padi ladang, masyarakat digalakkan lewat gerakan turun ke ladang (Gerundang),” kata Hardiono.
(mas)

Alat Angkut Tradisional

Sapi dan Kerbau masih menjadi alat angkut utama antar desa dan areal perkebunan di Kerinci. Selain efektif dan murah, kerbau sekaligus dimanfaatkan untuk membajak sawah petani.

Jalan Rusak Hambat Transportasi Ke Kerinci

MEDIAJAMBI—Sisa longsor di Desa Muara Emat Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci mengakibatkan arus kendaraan dari dan menuju Kerinci terhambat. Gundukan tanah dan bebatuan berukuran besar terlihat di beberapa titik. Kondisi ini cukup berbahaya bagi pengendara, terutama ketika musim hujan.

Untuk menuju Kerinci, setidaknya dibutuhkan waktu tempuh hingga 12 jam. Memasuki Kabupaten Kerinci, perjalanan semakin lambat, banyak ruas jalan rusak. Abdul Hamid (43), sopir Travel Ratu Intan yang membawa rombongan press tour Kerinci 2010 mengatakan, kendaraan akan semakin sulit melalui ruas jalan jika terjadi hujan.

“Mudah-mudahan tidak hujan. Kalau hujan, pasti sulit kembali dari Kerinci,” ujarnya. Pada beberapa titik, terlihat ruas jalan dalam kondisi memprihatinkan. Ruas berkerikil bercampur tanah merah membuat perjalanan tidak saja berat tapi juga berbahaya dan rentan mengundang celaka. Apalagi ruas jalan juga dilalui oleh kendaraan-kendaraan bus berbadan besar yang setiap hari pulang pergi membawa penumpang dari atau ke Kerinci.

“Buruknya infrastruktur jalan menyebabkan orang enggan menuju Kerinci.
Apalagi di musim penghujan seperti saat ini bahaya longsor selalu mengancam sehingga membuat nyali wisatawan yang melintasi ruas jalan ini, ciut,” terang Roy.

Tidak hanya jalan yang rusak, beberapa lekukan dan lobang berukuran besar yang tergenang air kerap ditemui disepanjang jalan. Abdul Hamid pun harus berhati-hati menghindari jebakan lubang yang tertutup air. Di sebuah jembatan, laju kendaraan yang dikemudikannya sempat terlonjak keras. Ketika secara tiba-tiba, terdapat lekukan setelah jembatan antara Bangko dan Kerinci.

“Wah, kalau begini mobil bisa rusak. Apalagi kalau baru pertama kali ke Kerinci,” ujarnya. Pemandangan serupa tidak hanya terlihat di jalan menuju Kerinci. Di Kota Sungai Penuh dan ditengah Kabupaten Kerinci, ruas jalan rusak dan hancur mudah ditemui.

Terlihat beberapa bagian jalan sedang dilakukan pengerasan ditimbun kerikil. Namun kondisi ini justru berbahaya bagi pengendara roda dua. Pengendara kerap tergelincir diantara timbunan batu dan tanah merah timbunan badan jalan. “Kalau seperti ini terus, kapan Kerinci bisa menjadi objek wisata yang nyaman,” tanya Hamid.(jun).

TIGA CABUP BATANGHARI TIDAK LAPORKAN DANA KAMPANYE

MEDIA JAMBI – Tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batanghari hingga saat ini belum menyampaikan laporan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batanghari meskipun pelaksanaan pemungutan suara sudah berakhir sejak 6 hari lalu.
Anggota KPU Batanghari, M. Aris, SH mengatakan tiga kandidat itu melanggar aturan karena tidak melaporkan dana kampanye ke KPU untuk diaudit akuntan publik.
Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2010 dan Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009, pasangan kandidat wajib melaporkan penerimaan dan penggunaan dana kampanye ke pihak penyelenggara. Penyampaian laporan pengguunaan dana kampanye wajib diserahkan paling lambat 3 hari setelah pemungutan suara. Namun hingga hari ini baru 2 pasangan calon yang menyerahkannya ke KPU, yaitu Syahirsah – Erpan dan A. Fattah – Sinwan. “Semua kandidat menyerahkan laporan penerimaan dana kampanye. Namun laporan penggunaan dana hanya dua pasangan calon,”  katanya. Saat ini, laporan dari kedua pasangan calon itu tengah diaudit oleh akuntan publik untuk diperiksa apakah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sumbangan dari calon perseorangan maksimal Rp 50 juta, dari kelompok, perusahaan atau badan hukum maksimal Rp 350 juta. “Bila dalam laporan ditemukan keganjilan dan melanggar aturan, akan dimintai klarifikasi. Jika terbukti kuat melanggar aturan maka pasangan calon bisa dicabut statusnya sebagai kandidat atau hasil penetapan sebagai calon terpilih dapat dibatalkan,” tegasnya. Sekedar inforasi, data yang dilansir dari KPU, penerima dana kampanye terbesar dimiliki pasangan A Fattah – Sinwan Rp 1,247 milyar. Syahirsah – Erpan Rp 1,085 milyar dan Ardian – A. Pani Rp  1,005 milyar. Sedangkan Hamdi Rachman – Juhartono dan Fathudin Abdi – Kemas Ismail Azim dibawah satu milyar.(gtt)

Perambah Harus Segera Tinggalkan TNKS

KERINCI – Balai Taman Nasional Kerinci Sebelat memberikan waktu hingga 1 Desember 2010 bagi para perambah untuk meninggalkan areal taman. Mereka yang lalai dan tetap bertahan, akan dikenakan sanksi hukum yang tegas.
Saat ini, sedikitnya, ada 25.619 hektar areal dirambah dan dijadikan areal pertanian atau perladangan oleh masyarakat. Perambah areal yang tersebar di 10 Kecamatan di Kerinci dan 3 Kecamatan dalam Kota Sungaipenuh itu mencapai sekitar 8.600 Kepala Keluarga.
“Perambahan ini mulai marak terjadi sejak awal reformasi atau tahun 1998 lalu, meskipun sebelumnya sudah ada perambahan tetapi jumlahnya tidak banyak seperti sekarang,” kata Kepala Balai TNKS melalui Agus Sitepu, Kabid Teknis TNKS ketika menggelar jumpa pers di BB TNKS kemarin.
Perambahan terbanyak terjadi di Kecamatan Kayu Aro dengan luas lahan yang dirambah mencapai 5.900 hektar. Menyusul Kecamatan Batang Merangin 5.100 hektar, Kecamatan Gunung Tujuh 3.400 hektar dan kecamatan Gunung Kerinci 2.200 hektar. “Selebihnya beberapa kecamatan di Kerinci dan Kota Sungaipenuh, angka atau luas lahan yang sudah dirambah dibawah angka 1.000 hektar,” terangnya.
Di Kerinci perambah kebanyakan warga sekitar, sedangkan di Kabupaten Merangin adalah warga pedatang seperti dari Langkat dan Bengkulu yang sudah tinggal menetap didalam kawasan TNKS itu.
“Di Kerinci yang merambah warga atau penduduk sekitar, kalau pagi mereka ke dalam kawasan dan sorenya pulang lagi dan mereka ini tidak berdiam didalam kawasan,” ucapnya.
Tinggalkan TNKS
Hal ini memudahkan pihaknya melakukan sosialisasi dan himbauan untuk tidak merambah lagi. “Kita sudah buatkan papan pengumuman agar perambah meninggalkan kawasan TNKS,” katanya.
Sesuai kesepakatan yang ada, perambah diberikan limit atau batas waktu meninggalkan kawasan hingga 1 Desember mendatang, jika lewat dari waktu itu terpaksa diambil tindakan hukum.
“Kita berikan toleransi bagi warga untuk memanen hasil pertaniannya yang kebanyakan adalah palawija, lewat 1 Desember tidak ada ampun lagi dan akan di proses hukum,” tegasnya. (cr-ton)

WARGA Rebut Lahan TNKS

KERINCI - Warga Kabupaten Kerinci yang memiliki lahan di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), akan merebut kembali tanah mereka yang selama ini sudah masuk kedalam lahan TNKS.

“Ya, kami akan merebut kembali tanah kami yang sudah diklaim oleh pihak TNKS. Saat ini, lahan pertanian sangat kami butuhkan, untuk menunjang perekonomian warga,” ujar seorang warga yang enggan menyebutkan namanya kemarin.

Menurutnya, kawasan TNKS saat ini luasnya sudah merambah di kawasan tanah milik warga. “Beberapa tahun lalu, patok TNKS beberapa puluh meter masuk ketengah hutan, namun saat ini batasnya sudah sampai kepinggiran sawah milik warga,” katanya.

Sementara warga lainnya, saat dikonfirmasi juga mengaku enggan meninggalkan kawasan TNKS, sampai batas waktu yang sudah ditetapkan oleh TNKS bersama Pemkab Kerinci hingga Desember mendatang.

“Kami tidak akan keluar dari kawasan TNKS. Keluar dari kawasan ini sama halnya dengan bunuh diri, karena diluar kami tidak memiliki pekerjaan apa-apa, sehingga kami tidak bisa memenuhi keperluan keluarga,” jelasnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kerinci, H Liberty, saat dikonfirmasi juga mengatakan batas wilayah yang ditetapkan oleh pihak TNKS tidak akurat, sehingga sangat merugikan warga.

“Memang benar dibeberapa wilayah patok batas TNKS sudah sampai keareal persawahan warga. Hal tersebut jelas merugikan, karena warga bisa terancam kehilangan lahan pertanian,” ungkap Liberty.

Dalam waktu dekat lanjut Liberty, ia akan menemui warga yang memiliki surat ataupun sertifikat tanah, untuk mengambil kembali lahan milik mereka yang sebelumnya sudah terlanjur masuk kawasan TNKS.

“Bagi warga yang memiliki sertifikat tanah, ataupun surat lama, kita akan urus ke kementerian kehutanan, untuk mengambil kembali tanah mereka. Karena sesuai aturan, bagi tanah yang memiliki surat atau sertifikat, bisa ditarik kembali,” tegasnya.

Dulunya sebut Liberty, warga rela menyerahkan tanah untuk kawasan TNKS, karena mendapatkan bantuan Rp 100 juta per desa. “Saat ini TNKS tidak memberikan kontribusi bagi warga, malah warga yang membuka lahan banyak yang ditangkap,” pungkas Liberty.

Untuk informasi, saat ini terdapat ribuan warga yang berdiam didalam kawasan TNKS. Hal tersebut sering menimbulkan konflik, antara warga dengan petugas TNKS. Bahkan, puluhan warga dijerumuskan kedalam penjara. (cr-ton)

PEMBAHASAN APBD-P Tanjabar Macet

Media Jambi – Pasca Pilkada Tanjabar, 21 Oktober lalu, kegiatan di Pemerintahan Kabupaten setempat sepi. Bahkan, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2010 setempat macet.
Dua kali rapat yang digelar untuk membahas APBD-P, gagal dan ditunda karena tidak memenuhi Kuorum. Banyak anggota dewan yang sibuk menjadi tim sukses dalam Pilkada Tanjabar itu.
"Memang rapat paripurna pembahasan APBD-P Tanjabbar 2010 ditunda dua kali karena tidak memenuhi kuorum," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Tanjabbar A. Jahfar kepada wartawan Antara, Kamis lalu.
Sejumlah anggota DPRD Tanjabbar yang enggan disebutkan namanya, mengaku sebagian besar anggota DPRD yang tidak hadir dalam paripurna berasal dari fraksi partai yang mengusung pasangan "incumbent" Safrial-Yamin.
Partai-partai itu di antaranya, PDIP, Demokrat dan fraksi gabungan. Akibatnya, rapat paripurna mendengar pandangan akhir fraksi atas nota keuangan APBD-P 2010 terpaksa ditunda hingga dua kali.
"Paripurna terakhir yang hadir hanya 18 orang. Selebihnya tidak tahu alasannya kenapa tidak hadir," katanya.
Jahfar menuturkan, lantaran sudah dua kali tak memenuhi kuorum, Ketua DPRD Tanjabbar berencana menyerahkan APBD-P 2010 Tanjabbar kepada Gubernur Jambi untuk dievaluasi sebelum disahkan DPRD setempat.
Hal itu sesuai tata tertib DPRD Kabupaten Tanjabbar nomor 01 tahun 2010, pasal 27 ayat 1 (b), ayat 3 dan ayat 4, jika tidak memenuhi kuorum akan ditunda selama tiga hari.
Jika tidak juga memenuhi kuorum, APBD-P diserahkan ke Gubernur Jambi.
Ia minta agar pengesahan APBD jangan dikaitkan dengan hasil Pilkada di Tanjabbar, meski anggota dewan yang tidak hadir rata-rata berasal dari Fraksi PDI-P, Demokrat dan Gabungan yang notabene partai pengusung pasangan Safrial-Yamin.
"Sebenarnya saya pikir sangat mengecewakan jika pengesahan APBD-P harus diserahkan kepada gubernur. Padahal itu tanggung jawab DPRD. Berarti DPRD tidak ada tanggung jawabnya," katanya.
Seorang anggota DPRD Tanjabbar dari Fraksi Gabungan Hery Juanda, yang juga tidak hadir pada paripurna, membantah jika pengesahan APBD-P Tanjabbar 2010 mandeg karena kekalahan pasangan "incumbent". "Saya ada urusan keluarga, bukan disengaja tidak hadir," ujar politisi dari PPRN itu.
Menurut dia, sesuai Tata Tertib DPRD nomor 01 tahun 2010, APBD-P bisa saja diserahkan ke gubernur jika paripurna tidak memenuhi kuorum. Ketidakhadiran anggota dewan dalam paripurna, bukan suatu hal yang akan menggagalkan pengesahan APBD-P.
"Saya dari awal tetap mengikuti pembahasan dengan seluruh instansi. Jadi tidak benar ada upaya menggagalkan pengesahan APBD-P," tegasnya. (mas)

KASUS BANSOS Seret 11 Anggota Dewan

KERINCI - Kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial tahun 2008 senilai Rp 2,5 diprediksikan bakal memakan korban baru lagi, yaitu 11 anggota DPRD Kerinci. Mereka diduga ikut terlibat kasus itu, karena ikut meminta tambahan anggaran.

Dalam sidang yang digelar Senin lalu, nama 11 anggota dewan itu disebut-sebut oleh saksi H Ma’aruf Kari, yang waktu itu menjabat sebagai Sekda Kerinci serta Koordinator tim Anggaran Eksekutif.

Menurut Ma’aruf Kari, ke 11 anggota dewan hadir saat digelarnya rapat tanggal 10 September. Inti rapat mendengarkan keluhan dewan meminta tambahan penghasilan sebesar Rp 2,5 milyar untuk pengesahan APBD Perubahan 2008 dan LKPJ BUpati tahun 2007.

Padahal katanya, sudah jelas anggaran untuk tambahan penghasilan dewan tidak ada sama sekali. “Makanya saya waktu itu langsung menelepon Bupati Fauzi Siin, karena kami menolak untuk memberikan lantaran tidak ada anggaran untuk tambahan penghasilan dewan,” jelasnya.

Ke 11 anggota dewan sesuai kesaksian mantan Sekda diantaranya Mirza Yahya, Mursimin, Sartoni, Ruslan BK, H Said, H Tabril Dahlan, Yuzarlis, Samsu Arifin dan terdakwa Munir.
Kasus dana bansos ini sudah menyeret tiga korban, yakni Syukur Kela Barajo mantan Asisten Pembangunan selaku Pengguna Angaran Pemkab, dan dua orang dari legeslatif yakni Munir dan Adi Muklis lantaran keduanya ditengarai merupakan orang yang menerima dana sosial.

Ketiga terdakwa ini, semuanya sudah ditahan di Rutan Sungaipenuh. Syukur Kela Brajo divonis 1,5 tahun penjara, dirinya dianggap menyalahi kewenangan, sedangkan Munir dan Adi Muklis masih menjalni persidangan di Pengadilan Sungaipenuh. (cr-ton)

Udang Ketak

HARGA udang ketak di Kuala Tungkal anjlok, seekor udang ketak dengan kualitas A hanya dijual Rp 5.000 dari sebelumnya mencapai Rp 20.00/ekor. Anjloknya harga akibat membanjirnya pasokan udang nelayan. f/mas

Harga Udang Ketak Anjlok

KUALATUNGKAL—Harga Udang ketak di Kualatungkal sejak tiga bulan terakhir anljok, menyusul membanjirnya pasokan udang dari nelayan. Namun kondisi ini tidak diikuti oleh banyaknya pembeli, dan membuat para nelayan mengeluh.
Sarkawi (41) seorang nelayan di Kampung Nelayan Kualatungkal kepada Media Jambi, Jumat (22/10) mengatakan harga udang ketak kualitas A dalam keadaan hidup saat ini hanya Rp 5.000/ekor, sebelumnya mencapai Rp 20.000/ekor. Sedangkan kualitas B Rp 2.000/ekor dan kualitas C hanya Rp 1.000/ekornya.
Selama ini katanya udang ketak ini dibeli oleh padagang untuk diekspor ke Hongkong dan Korea, tapi saat ini dia tidak mengetahui apa penyebabnya. Padahal katanya penghasilan dari menangkap udang ketak lumayan besar ketimbang melaut menangkap ikan jenis lain.
Andi Saripudin (56) pedagang yang biasa menampung hasil tangkapan para nelayan mengatakan anjloknya harga undang ketak disebabkan pasar luar negeri terutama Hongkong dan Korea memasok udang ketak dari daerah lain di Indonesia. “Penghasil udang ketak tak hanya di Jambi, daerah lain juga banyak,” ujar manajer Kedai Pesisir ini.
Dikatakannya, udang ketak yang laku dijual dalam keadaan hidup sedangkan jika sudah mati sulit dipasarkan. Saat ini di gudangnya cukup banyak udang ketak yang belum terjual. “Biasanya setiap dua minggu sekali ada pedagang besar yang datang kemari tapi ini sudah satu bulan tidak datang-datang,” ujarnya dengan logat Bugis.
Ditambahknya, dia hanya sebatas pedagang pengumpul yang membeli hasil tangkapan nelayan. Dan belum memiliki izin untuk ekspor dari Dinas Perdagangan. “Jadi mau atau tidak kita terpaksa beli dengan harga rendah,” tambah dia.
Dia pun berharap kepada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat mempasilitasi guna mengatasi masalah ini. Sebab jika harga anjlok seperti ini nelayan mengalami kerugian. Penghasil dari berhari-hari dilaut tidak berbanding dengan pengeluaran. Minyak solar yang dihabiskan sehari semalam di laut berkisar 50 liter dengan harga Rp 5.000/liternya. Belum lagi sangu untuk kebutuhan keluarga yang ditinggalkan di rumah. “Coba bayangkan berapa pengeluaran yang ditanggung nelayan setiap kali melaut,” kata Andi.

Terbelit Hutang
Umumnya nelayan yang hendak turun melaut meminjam sejumlah uang kepada tauke, yang dibutuhkan untuk keperluan melaut maupun keluarga. Jumlah pinjaman juga bervariasi tergantung kebutuhan dan dibayar dengan ikan hasil tangkapan. Tapi umumnya banyak nelayan yang terbeli hutang. Karena hasil tangkapan tidak berbanding lurus dengan pengeluaran.
Hal ini diakui Daeng Balihe (52) lelaki yang telah menjadi nelayan sejak berumur 15 tahun. Saat ini katanya penghasilan melaut sangat sedikit, karena kalah bersaing dengan nelayan besar yang menggunakan alat tangkap canggih. Terkadang dalam sekali turun kelaut tidak menghasil apa-apa, padahal utang telah menanti. “Kalau ada pekerjaan lain saya mau beralih. Apalagi jika gelombang besar nelayan tidak ada yang berani melaut,” ungkapnya.
Dia dan nelayan lain juga berharap kepada pemerintah dapat menertibkan nelayan besar yang menggunakan peralatan canggih agar tidak menangkap ikan dibagian yang dangkal. Karena dibagian yang agak dangkal ini merupakan lahan bagi nelayan kecil seperti dirinya yang menggunakan perahu pompong dan peralatan tradisional. “Kita memangkap ikan hanya menggunakan jaring,” ujarnya.

Butuh SPBN
Sulitnya dan tingginya harga BBM jenis solar yang digunakan nelayan untuk melaut. Nelayan yang meminta kepada pemerintah membuat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang khusus melayani para nelayan tradisional yang beroperasi di laut lepas. Hal ini disebabkan harga BBM jenis solar Rp 5.000/liter. Padahal harga BBM jenis solar di SPBU hanya Rp 4.300/liter.
“Kita berharap mendapat perhatian dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan medirikan SPBN yang khusus melayani nelayan. Selama ini sempat terjadi kelangkaan BBM dan harga cukup tinggi. Karena membeli solar di SPBU dibatasi,” ujar Andi Saripudin .
Bahkan katanya pada saat terjadi kelangkaan BBM nelayan menggantinya dengan minyak tanah. Sebab jika tidak maka nelayan tidak akan bisa melaut.(mas)

Harga Kopra Melejit Produksi Turun

KUALATUNGKAL—Harga kopra dan kelapa dalam sejak dua bulan belakangan ini terus mengalami kenaikan. Namun kenaikan harga kopra dan kelapa ini tidak dibarengi dengan produksi kelapa. Harga kopra saat ini ditingkat petani mencapai Rp 4.000/kg sedangkan kelapa dalam Rp 1.500/buah. Sebelumnya harga kopra paling tinggi Rp 2.500 dan kelapa dalam Rp 7.50 - Rp 1.000/buah.
Wahidin (45) petani asal Desa Parit VIII, Kecamatan Bram Itam Kanan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengakui terjadi penurunan penghasil buah kelapa. Saat ini kata dia paling banyak penghasilan dalam sebulan hanya 10.000 butir kepala. Padahal sebelumnya bisa mencapai 20.000 butir/hektarnya. Memang diakuinya naiknya harga kelapa dan kopra ini membuat petani bergairah.
Walau harga tinggi tapi saat ini buah kelapa sedikit. Dalam sebatang biasa bisa menghasilkan 50 biji. Tapi kini paling banyak hanya 5-10 biji. Hal ini disebabkan faktor cuaca yang tidak menentu. “Kalau cuaca seperti ini terus kelapa malas berbuah,” ujar ayah enam orang anak ini.
Naiknya harga kelapa dan kopra ini diakui H Andi Firdaus (60) pedagang pengumpul di Desa Sungai Saren, Kecamatan Bram Itam Kiri. Katanya, permintaan kopra dan kelapa dari pedagang besar yang melakukan ekspor cukup banyak. Namun tidak diiringi dengan meningkatnya buah kelapa. “Hukum ekonomi itu tetap berlaku, bila produksi banyak harga turun dan produksi sedikit harga naik,” ujarnya.
Andi memprediksi harga kelapa dapat bertahan sampai beberapa bulan mendatang, sebab saat ini jumlah buah kelapa yang dihasilkan petani sangat terbatas. Hal ini disebabkan beberapa waktu lalu harga kelapa sempat anjlok bahkan harga kelapa bulat hanya Rp 500 ditingkat petani. Sehingga banyak petani yang enggan merawat dan membiarkan kebun kelapa menjadi semak, akibatnya produksi kelapa menurun.
Harga Pinang Stabil
Harga komoditi pinang hingga saat ini tetap stabil. Saat ini harga pinang kering mutu baik Rp 2.500/kg ditingkat petani. Harga ini bertahan sejak beberapa bulan belakangan ini.
Pantauan Media Jambi, Jumat (22/10) disepanjang jalan Kualatungkal-Jambi terlihat para petani terutama ibu-ibu berkerja mengupas pinang dan sebagian lagi menjemur dipinggir jalan menggunakan tikar. Mereka terlihat bergairah bekerja walau diterpa teriknya cuaca panas.
Nurijah (49) petani pinang di Desa Bram Itam kepada Media Jambi mengaku penghasilan dari berkebun pinang disela-sela kebun kelapa cukup lumayan. Dan dapat menutupi kebutuhan rumah tangga. “Sebenarnya pinang adalah tanaman sampingan dari kebun kelapa,” ujarnya.
Dikatakannya, buah pinang yang sudah kering dijual kepada pedagang pengumpul dengan harga Rp 2.500/kg. Produksi pinang dalam sebulan mencapai 1ton/hektarnya. Dia pun berharap harga pinang tetap bertahan, karena hasil dari kebun kelapa saat ini tidak dapat menutupi kebutuhan rumah tangga. “Biarpun harga kelapa mahal tapi buahnya sedikit,” tegasnya.(mas)

Incumbent Kalah di TPS Sendiri

BATANGHARI—Pasangan calon A. Fattah – Sinwan dan Ardian Faisal – A Pani unggul atas incumbent,  Syahirsah – Erpan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Komplek Air Panas Kelurahan Rengas  Condong Kecamatan Muaro Bulian.
Berdasarkan penghitungan suara di  yang dilakukan Kelompok Panitia Penyelenggara  Pemungutan Suara (KPPS) TPS 1, yang menjadi rebutan pasangan nomor urut 1, 2 dan 5,  pasangan  A Fattah – Sinwan dan Ardian Faisal – A. Pani sama-sama mendulang suara sebanyak 112.
Sementara, Bupati Batanghari, Syahirsah hanya meraih suara 74 suara. Padahal TPS tersebut tidak jauh dari kediamannya. Untuk urutan selanjutnya, di posisi ke empat, pasangan Fathudin Abdi – Kemas Ismail Azim dengan 6 suara dan Hamdi Rachman – Juhartono 3 suara.
“Fattah – Sinwan dan Ardian Faisal – A. Pani sama-sama mendapatkan suara sebanyak 112. Sementara Syahirsah – Erpan hanya 74 suara. Pasangan  nomor urut 3 dan 4 masing-masing memperoleh 3 dan 6 suara,” kata Ketua KPPS TPS 1, Yulizar SY, di lokasi.
Kata dia, pada TPS 1, jumlah pemilih yang terdaftar pada dafar pemiliha tetap (DPT) sebanyak 415 pemilih. Sementara mereka yang menggunakan hak pilih sebanyak 310 dan suara tidak sah 3. Sementara sisa kertas suara yang tersisa sebanyak 115. Itu sudah termasuk kertas suara tambahan.
“Setelah dihitung dan diteliti bersama-sama. Akhirnya kita tetapkan dan tidak ada yang keberatan dari para saksi. Hasil ini akan kami teruskan ke KPU,” ujar dia.
Saksi yang hadir dari Syahirsah – Erpan adalah M Said. Saksi dari A Fattah – Sinwan, Azhar. Saksi dari   Hamdi Rachman – Juhartono yakni Gunawan, saksi Fathudin – Kemas Ismail Azim yakni M Nasir sedangkan saksi Ardian Faisal – A Pani  adalah Evi.
Untuk diketahui bahwa ketiga calon Bupati Batanghari, yakniSyahirsah, A Fattah dan Ardian Faisal sama-sama terdaftar di TPS tersebut. Ketiganya sudah menggunakan hak pilih pagi tadi secara bergantian.
Sementara di TPS 18 Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian, Syahirsah – Erpan dapat 41 suara, A Fattah – Sinwan 72 suara, Hamdi Rachman – Juhartono 1 suara, Fathudin – Kemas Ismail Azim 19 suara danArdian Faisal – A. Pani  44. total suara sah 177 sisa 80, pemilih dalam DPT 256. di TPS 5 Kelurahan Sridadi Syahirsah – Erpan 79 suara, A. Fattah – Sinwan 139 suara, Hamdi Rachman – Juhartono 9, Fathudin – Kemas Ismail Azim 15 sedangkan saksi Ardian Faisal – A. Pani  54 suara. Jumlah DPT 399, tidak ada kertas suara yang rusak.
Sementara pada Pilkada di Tanjung Jabung Barat pasangan incamben juga kalah di TPS 39 tempat dimana Safrial mencoblos dengan perolehan suara 133 untuk pasangan Safrial-Yamin dan 155 untuk pasangan Usman Ermulan-Katamso. Hal yang sama juga terjadi di TPS 70 tempat Yamin mencoblos dengan perolehan suara 89 untuk pasangan Safrial Yamin dan 133 untuk pasangan Utama.(gtt)

Jalan Teluk Nilau Rusak Parah

KUALATUNGKAL—Jalan Menuju ke desa Teluk Nilau yang merupakan sentra penghasil kelapa dan pinang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat rusak parah. Jalan sepanjang 20 kilometer itu biasa bisa ditempuh dalam waktu 30 menit kini mencapai tiga jam. Akibatnya petani kesulitan mengeluarkan hasil pertanian dan perkebunannya.
Pantauan Media Jambi, Jumat (22/10) hampir seluruh ruas jalan menuju Desa Teluk Nilau ini rusak parah. Aspal yang dibangun sejak enam tahun lalu kondisinya sudah terkelupas yang tertinggal hanya tanah kuning dan ketika hari hujan jalan ini seperti kubangan kerbau.
Satu-satunya alat transportasi yang bisa digunakan saat ini hanyalah sepeda motor, dan bila menggunakan kendaraan roda empat harus kendaraan yang memiliki doble kabin. Karena kendaraan jenis lain akan terpuruk dan tidak bisa berjalan. Sebagai solusi untuk bisa dilewati masyarakat meletakkan pohon kelapa sebagai alas berjalan kendaraan.
Manik Intang (40) seorang tukang ojek yang ditemui Media Jambi mengaku rusaknya ruas jalan ini telah berlangsung lama. Ongkos ojek dari simpang Teluk Nilau sampai ke Desa Rp 50.00/orang. Dulu ketika jalan masih bagus hanya Rp 15.000. “Ingatan saya sejak dibangun enam tahun silam sampai saat ini belum pernah diperbaiki,” ujarnya.
Dikatakannya, rusaknya ruas jalan ini juga berpengaruh terhadap harga komoditi pertanian dan perkebunan yang dihasilan petani di desa itu. Bahkan katanya ada sebuah jembatan darurat yang dibuat dari pohon kelapa. Jika tidak segera diperbaiki maka Teluk Nilau bisa jadi daerah terisolir di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Pemerintah selama lima tahun belakangan ini kurang memperhatikan infrastruktur jalan di daerah ini. “Kami selaku warga Teluk Nilau berharap kepada Bupati yang baru terpilih dapat memperbaiki ruas jalan ini,” ungkapnya.
Menanggapi masalah ini, Calon Bupati terpilih Usman Ermulan kepada Media Jambi menmgatakan perbaikan jalan Teluk Nilau ini merupakan program utama dalam memperbaiki infrastruktur. Dengan bagusnya infrastruktur maka kesejahteraan petani dapat ditingkatkan. “Ruas jalan Teluk Nilau akan secepatnya kita perbaiki. Sebab disana merupakan salah satu sentra kelapa dalam dan pinang,” ujarnya usai pemilihan.(mas)

Istri Cabup “Dilempari” Beras Kunyit

MEDIA JAMBI –  Isteri Abdul Fattah, Hj Sofian Yusuf A Fattah “dilempari” beras kunyit oleh sejumlah warga Kecamatan Mersam, Minggu (24/10) pagi. Aksi ini sebagai bentuk syukur pada Pemilu Kada, A Fattah berhasil unggul dari calon-calon lain.
Peristiwa unik itu terjadi pagi sekitar pukul 9.30 wib di kediaman Fattah, Komplek Air Panas RT 1 Kelurahan Rengas Condong Kecamatan Muaro Bulian Kabupaten . Lima orang yang mengaku dari Desa Kembang Tanjung dan Desa Mersam Kecamatan Mersam sengaja datang hanya untuk “melempari” isteri Fattah.
Menurut Najmi Saman, warga Desa Kembang Tanjung, pelemparan beras kuning kepada Sofiah merupakan bagian dari ritual adat yang dilakukan di desa.  Lemparan itu merupakan bentuk rasa syukur atas dominasi perolehan suara pasangan Fattah – Sinwan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari Periode 2011 – 2016 kemarin.
“Ini ungkapan rasa syukur kami dengan kemenangan Pak Fattah. Cara ini biasa kami gunakan bila apa yang diharapkan masyarakat desa tercapai,” kata Najmi di rumah pribadi Fattah.
Hal itu dibenarkan oleh Zukiyah. Selain rasa syukur, keberhasilan memenangkan Pemilu Kada yang diperoleh pasangan nomor urut 2 itu merupakan kebanggan bagi mereka dan simbol penghormatan.  “Kami bangga dan ini  lah bentuk penghormatan kami kepada beliau,” terang wanita tua itu.
Dia berharap, calon terpilih memperhatikan nasib petani disana. Konflik lahan dengan PT. Tunjuk Langis Sejahtera (TLS) dan Gatra tidak kunjung selesai. Selain itu, perbaikan jalan dan bantuan bagi petani menjadi prioritas pemkab dibawah kepemimpinan pasangan itu.
Menanggapi lemparan beras kunyit, Sofiah mengaku berterima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan warga. Sebagai calon pendamping kepala daerah, ia berkomitmen untuk selalu mengingatkan suaminya agar menjadi pemimpin yang amanah serta menjauhi dari tindakan yang dzalim terhadap masayarakat.(gatot priadi)

Perpustakaan Tanjab Timur Dikembangkan

TANJAB TIMUR—Kekurangan fasilitas perpustakaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapat perhatian penting pemerintah. Diantaranya dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus untuk pengembangan perpustakaan di berbagai tempat.
Kepala Dinas Pendidikan Tanjab Timur, Suparno menyatakan, masih banyak sekolah di Tanjab Timur kekurangan fasilitas Perpustakaan. “Untuk itu, dana alokasi khusus (DAK) pendidikan 2010 akan difokuskan ke sana,” ujar Minggu pekan lalu.
Kabupaten Tanjabtim mendapatkan jatah DAK pendidikan sebesar Rp20 miliar. Anggaran tersebut diberikan kepada sekolah tingkat dasar (SD) dan tingkat pertama (SMP) dengan jumlah sekolah mencapai 250 unit.
Pada awalnya, realisasi DAK pendidikan di Tanjabtim sedikit terhambat dikarenakan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dari Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) RI belum turun.
“Setelah turunnya juknis dan juklak, prosentase realisasi pelaksanaan sampai saat ini sudah mencapai 70 persen,” kata Suparno. Selain fokus pada pengembangan perpustakaan, Dinas Pendidikan (Dispendik) Tanjabtim juga terus meningkatkan pembangunan fisik sekolah melalui DAK. Khususnya sekolah yang berada dikawasan terpencil.
“Khusus sekolah di kawasan terpencil selain perpustakaan, kami juga memfokuskan pada pembangunan fisik sarana prasaran seperti gedung, fasilitas mandi cuci kakus (MCK), bangku dan meja belajar,” katanya. Terkait pelaksanaan DAK di tiap sekolah, Suparno mengaku sudah jauh-jauh hari mewanti-wanti kepada seluruh kepala sekolah (Kepsek) agar mengikuti juknis pelaksanaan DAK, sehingga proses pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik dan lancar.
“Saya sudah berulangkali ingatkan, karena DAK pengelolaannya ada di tiap sekolah. Kami tidak ingin di belakang hari timbul masalah,” ujarnya. Kuota DAK Tanjabtim 2010 lebih besar dibanding 2009 yang hanya sekitar Rp15 miliar. Hal itu dikarenakan pada 2010 seluruh SMP negeri di Tanjabtim tercatat menerima DAK. Sementara pada 2009 DAK hanya diberikan khusus untuk SD.(mas)

Jaring Wisatawan lewat Budaya dan Alam Kerinci

JEJERAN pohon tersusun rapi di kiri dan kanan jalan, seolah memandu ruas jalan di seputaran Danau Kerinci. Suara air danau tenang, iringan kabut tipis turun perlahan, nelayan yang tengah menjala ikan menjadi suguhan indah, mengiringi perjalanan setiap orang menuju Kabupaten Kerinci.
Hijaunya hamparan padi, dilatarbelakangi bebatuan cadas dari perbukitan, seolah menyambut dengan ucapan, “Selamat Datang di Bumi Sakti Alam Kerinci”. Kerinci, memang tak bisa dilepaskan dari istilah Surga Dunia Wisata. Kawasan ini tak saja memiliki banyak pesona alam dan budaya. Tetapi semuanya hadir bersama. Gunung, danau, air terjun, hamparan kebun teh bak permadani hijau, hutan taman nasional, peninggalan bersejarah dan seni tradisional.
Tak heran, kabupaten ini mengemas pariwisata dibalut tradisi unik yang digelar setiap tahun berlabel Festival Danau Kerinci. Selain mempertahankan adat budaya, festival sekaligus menjadi ajang “menjual” pesona Kerinci pada para pengunjung. Baik penduduk lokal, domestik hingga tamu manca negara.
Tahun 2010 ini, Festival Danau Kerinci digelar tanggal 26 hingga 30 Oktober mendatang. Direncanakan, Menteri Pariwisata, didampingi Bupati Kerinci, Murasman akan membuka kegiatan yang bakal menampilkan berbagai tradisi daerah se kabupaten itu.
Kabag Humas Pemkab Kerinci, Amri Swarta mengatakan, Festival Danau tahun ini dikemas berbeda dari tahun sebelumnya. Selain digelar di beberapa tempat secara bersamaan, juga menghadirkan ragam kegiatan yang lebih banyak dan menarik.
“FMPDK akan menyajikan berbagai budaya masyarakat Kerinci. Seperti tari-tarian, pesta adat, lomba berburu, memancing dan kegiatan menarik lain,” ungkap Amri, Kamis pekan lalu. Kegiatan ini dimaksudkan menjaring wisatawan, baik dalam dan luar negeri berkunjung ke Kerinci.
Puncak acara akan dilangsungkan di pinggiran Danau Kerinci. Pesertanya berasal dari desa dan kecamatan se-Kabupaten Kerinci dengan menghadiri tamu undangan dari pusat dan negara tetangga. “Kita berharap pestival mampu menumbuhkan sektor pariwisata Kerinci, sebagai andalan Provinsi Jambi. Tidak saja kaya budaya, namun juga objek wisata alamnya,” lanjut Amri.
Agenda Festival yang disebut-sebut berbeda dari tahun sebelumnya juga dibenarkan Arlis Harun, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kerinci. “Kegiatan unik yang menghiasi kegiatan itu yakni lomba mengolah ikan danau. Untuk dijadikan berbagai masakan hingga mampu membangkitkan selera pengunjung,” katanya optimis.
Sebelumnya kegiatan ini dikemas di suatu tempat dan hanya menyajikan budaya, kini dilakukan di berbagai objek wisata yang ada. Untuk itu, pihaknya mempersiapkan segala sesuatu. Seperti bangunan, sarana pendukung, akses jalan, hingga berbagai kemudahan lain untuk dinikmati peserta dan pengunjung.
Pada tiap lokasi objek wisata, akan digelar kegiatan berbeda. Diantaranya di sumber air panas, air terjun dan Danau Kerinci. Disbudpar, juga bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi untuk menggelar lomba olah ikan di danau tersebut.
Untuk mendukung kegiatan Festival, berbagai instansi terkait dikerahkan membenahi berbagai fasilitas. Sarana transportasi darat yang kini rusak parah juga terus diupayakan perbaikan. “Supaya tamu dari provinsi dan kabupaten tetangga dapat menyaksikan acara tersebut dan turut merasakan, betapa kayanya Kabupaten Kerinci dengan anugerah tuhan,” ujar Arlis.

Sajikan Buah Lokal
Pada perhelatan tahunan ini, Pemkab Kerinci akan menyajikan tanaman berikut buah lokal untuk dinikmati pengunjung. Kepala Dinas Pertanian dan tanaman Pangan Kerinci, Kamil, mengatakan sejumlah buah sudah dipersiapkan untuk memeriahkan Festival. Diantaranya buah jeruk, manggis, terung pirus dan alpukad. Kendati tanaman ini juga dihasilkan daerah lain, namun ciri dan rasa dari Kerinci memiliki keunggulan tersendiri.
Dicontohkan, jeruk asli dari Desa Pulau Tengah, Kecamatan Danau Kerinci memiliki ciri amat manis dan kulitnya rapuh, sehingga mudah dikupas. “Pada FMPDK, jeruk Kerinci akan disajikan pada tamu. Supaya dapat dinikmati, dikenal dan tersebar lewat pembicaraan pengunjung. Hingga sampailah ke mitra di daerah.(jun/adv)

Tambang Mineral Tak Sumbang PAD ?

MEDIAJAMBI--Tambang Mineral di Kabupaten Muarojambi disebut-sebut tidak memberi kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. Pihak Pemkab, berencana menindak tegas dengan melakukan penertiban galian C dan Tambang Mineral di Kabupaten ini.
Ditemui Media Jambi usai Sidang Paripurna di DPRD Muarojambi, Jum’at (8/10) lalu, Bupati Burhanuddin Mahir mengatakan pencapaian PAD belum sesuai target yang diharapkan. Dicontohkan, target PAD tahun 2009 sebesar Rp 510,54 miliar, hanya terealisasi Rp 494,74 miliar. “Akan dioptimalkan pencapaiannya dengan menertibkan objek pajak, memberikan teguran dan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya,” ujar Bupati.
Dihadapan anggota dewan lain, Bupati meminta Dispenda Muarojambi mengevaluasi seluruh Peraturan Daerah yang berkenaan dengan PAD. Terhadap Perda yang bersifat kaku dan mengikat, akan diterapkan Peraturan Bupati sehingga seluruh objek pajak terjaring untuk berkontribusi pada pembangunan kabupaten ini.
Bupati bahkan memberi penekanan maraknya tambang galian C dan pasir di sepanjang Sungai Batanghari. “Tertibkan objek pajak galian C yang hingga kini belum memberi kontribusi bagi PAD. Dinas ESDM, mana kepala dinasnya?, jangan hanya memberi izin saja,” tegasnya.
Pemkab Muarojambi dalam waktu dekat akan bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri menertibkan perizinan yang ada. Tidak hanya galian C, stok pile batubara di Pelabuhan Talang Duku juga mendapat sorotan tajam. “Tumpukan batubara di Talang Duku tidak memberi kontribusi. Jika hanya izin stok pile tidak ada gunanya. Setiap tonase yang masuk kapal akan dikenakan retribusi untuk daerah,” tegas Bupati serius.
Bupati mengharapkan kerjasama dan koordinasi Komisi terkait di DPRD Muarojambi untuk menertibkan objek pajak yang ada. “Jika SKPD kurang nyalinya, anggota dewan dapat memberi stimulus bagi SKPD melakukan penertiban,” harap bupati.
Data yang diperoleh Media Jambi dari Dinas ESDM Provinsi Jambi menyebutkan, terdapat delapan KP Eksploitasi seluas 11.920 hektar dan 27 KP Eksplorasi seluas 66.500 hektar di Kabupaten Muarojambi. Sedangkan dalam situs resmi yang diluncurkan Kantor Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muarojambi, tertera biaya pengurusan izin KP Eksplorasi sebesar Rp 500 ribu untuk dua tahun. Ditambah beberapa persyaratan administrasi lain. Tanpa menyebutkan besaran royalti dari tiap tambang galian C maupun batubara yang harus disetor pada Pemerintah Kabupaten.
Kabag Ekonomi Setda Muarojambi, Darmawi beberapa waktu lalu mengatakan, dari sembilan perusahaan yang bongkar muat di Talang Duku, hanya enam yang mengantongi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan izin gangguan (HO).

Royalti Pemerintah Pusat
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, Irmansah Rachman kepada Media Jambi mengatakan, kontribusi yang diberikan perusahaan pada daerah maupun negara disetorkan ke Pemerintah Pusat. Untuk kemudian dikembalikan ke daerah dalam bentuk Dana Perimbangan. Nilai yang diterima juga berbeda antara Pemerintah Provinsi, daerah penghasil dan kabupaten/kota lain.
Menurut Irmansyah, perusahaan wajib membayar royalti jika ruah batubara, baik hasil eksplorasi maupun eksploitasi telah dibeli konsumen. Selain itu, pada tahap eksplorasi, perusahaan wajib membayar sewa lahan (land rent) pada negara sebesar Rp 1.500 per hektar tahun pertama dan Rp 2.000 per hektar tahun kedua. “Sedangkan tahap eksploitasi, dana land rent yang dibayar sebesar Rp 20.000 per hektar per tahun,” ujar Irmansyah sembari menambahkan, dana Land rent tetap disetor ke Pemerintah Pusat yang akan nantinya akan dikembalikan pada masing-masing daerah.

Bantuan ke desa
Kepala Desa Kebon IX, Rejo kepada Media Jambi mengatakan, sudah ada aturan desa yang menetapkan kontribusi perusahaan batubara ikut membangun desa. Dalam Perdes nomor 20 tanggal 29 September 2009 ditetapkan kontribusi sebesar Rp 500 per ton batubara untuk kas desa.
“Uang itu untuk kas desa, agar punya dana tambahan membangun desa,” ujar Rejo. Diluar Perdes, diakuinya perusahaan selalu membantu kegiatan warga secara sporadis. Seperti kegiatan karang taruna, perbaikan mushola, kegiatan desa hingga MTQ.(jun/boy)

Realisasi Anggaran Capai 95 Persen

MUAROJAMBI—Realisasi penggunaan APBD Pemerintah Kabupaten Muarojambi tahun 2009 mencapai 95,45 persen. Kekurangan 4,45 persen, merupakan efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan pada tahun berjalan.

Bupati Muarojambi, H Burhanuddin Mahir saat penyampaian jawaban eksekutif terhadap pandangan umum Fraksi di DPRD Muarojambi, Jum’at (8/10) lalu mengatakan, belanja daerah tahun 2009 mencapai Rp 549,704 miliar. Dari target 575,89 miliar pada tahun berjalan. “Realisasi tersebut tidak mempengaruhi program yang telah direncanakan,” kata Bupati dihadapan anggota dewan.

Kelebihan anggaran sekitar Rp 26,19 miliar merupakan efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan. Selanjutnya menjadi Silpa yang digunakan untuk sumber pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya.

Diakui Bupati, efisiensi anggaran seiring dengan tidak terealisasinya pendapatan daerah tahun 2009. dari target pendapatan Rp 510,54 miliar, baru tercapai Rp 494,74 miliar atau 96,91 persen. “Pencapaian realisasi dimaksud sangat dipengaruhi kondisi perekonomian secara makro. Kedepan, akan dilakukan upaya peningkatan PAD dari sektor-sektor lain,” ujar Bupati.(boy)

Berdalih Pengobatan, Oknum PNS Lakukan Pencabulan

MEDIAJAMBI—Nasib naas menimba RU (34). Gadis warga warga Rt 06 No 39 Kelurahan Kenali Kota Jambi mengalami perlakukan tidak senonoh dari oknum PNS di lingkungan Setda Provinsi Jambi berinisial ZA yang mengaku-aku seorang dukun. Hingga berita ini diturunkan, kasus pelecehan ini tengah ditangani intensif aparat Polda Jambi.

Kejadian bermula sekitar Febuari 2010 lalu. Saat itu, RU mengalami kesurupan hingga tidak sadarkan diri. Lalu, kedua orang tua RU memangil ZA yang kebetulan tinggal tidak jauh dari rumah korban. ZA, terhitung masih keluarga korban dan dikenal sudah pernah beberapa kali menyadarkan orang yang kesurupan. Setelah diobati, RU pun sembuh. Ketika ditemui Media Jambi di kediamannya, RU bercerita bahwa harus berobat ulang pada ZA.

“Tanpa curiga, sayapun mulai rutin datang berobat kerumahnya. Walaupun hati ini meronta, karena cara pengobatanya sangat tidak bermoral. Saya harus membuka semua pembalut tubuh dan dimandikan dengan air yang sudah disedianya dikamar mandi, perlakuan seperti ini berlangsung hingga 7 Maret 2010,” terang RU.

Diapun diminta mencari air yang belum pernah dijamah manusia. “Kemana harus dicari. Lalu ZA menawarkan diri harus mencari sama-sama,” tambahnya. Sekitar pukul 08.00 WIB ( 12/3), merekapun mengunakan Kijang LGX BH 1904 LH milik ZA. “Saya pergi mencari air itu di kebun sawit milik ZA di kilometer 75 Lintas Timur. Kemudian saya disuruh tidur dan membuka baju, hingga terjadilan pelecehan seksual itu,” ucap wanita ini.

Karena takut, dia tidak memberi orang tuanya.. Dia hanya bercerita pada ibu angkat yang kemudian meminta dilakukan visum. “Lalu saya beri tahu ZA. Dia marah mendatangi ibu angkat saya dengan memberikan uang Rp 1.5 juta. Atas dorongan ibu angkat, saya mengadukan perbuatan ZA ke Polda Jambi,” sambungnya.

Dia meminta, aparat kepolisian dapat menindak tegas pelecehan yang telah diterimanya. Informasi yang diterima Media Jambi dari aparat Polda Jambi, laporan diterima Polda jambi bukti laporan No Pol:TBL/B-101/VI/2010/Jambi /Dir Reskrim tertanggal 14 Juni 2010.

Penyidik Polda Jambi yang dihubungi Media Jambi, Sabtu (15/10) membenarkan adanya laporan itu. “Kasus ini sedang disidik. Perlu diketahui, kita telah memangil 10 saksi. Kita lihat saja perkembang hasil penyidikan,” ujarnya singkat.

Sementara ZA, ketika dihubung Media Jambi Minggu (17/10) melalui telpon genggamnya, namun diangkat seorang wanita yang enggan menyebutkan jati dirinya. Dikatakannya, kasus itu sudah lama terjadi. Sambil menerangkan bahwa ZA dimaksud salah alamat.(boy)

Polda Jambi Siap Amankan Pilkada

MUARABULIAN — Kapolda Jambi, Brigjen Pol Drs Bambang Suparsono beserta jajaranya, berkunjung ke Bumi Serentak Bak Regam, dalam rangka kunjungan kerja dan silaturrahmi dengan jajaran Pemkab serta tokoh masyarakat termasuk dengan jajaran Mapolres.

Gelar pasukan Jajaran Polda Jambi dan Polres Batanghari, kesiapan menghadapi Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Batanghari, 23 Oktober 2010, termasuk mengikuti prosesi Kampanye Damai yang diikuti oleh 5 pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari periode 2011-2016 yang dilaksanakan oleh KPUD Batanghari, dihadiri oleh Peltu Sekda Batanghari H Akhyar, APi, Ketua Panwaslu, Pegurus Parpol, Tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.

Kapolda menjelaskan bahwa apel gelar pasukan pengamanan Pilkada Batanghari ini untuk mengecek kesiapan personil serta prasarana pendukung agar terkoordinir dengan baik sehingga Pilkada Batanghari 23 Oktober 2010 berjalan dengan Luber, Jujur dan adil serta sukses.

Apel gelar pasukan pengamanan Pilkada Batanghari melibatkan 294 Personil Polres Batanghari, 60 Personil Brimob, 40 Personil Dit Samapta, 1 Pleton TNI dan 1.902 orang anggota Linmas serta barisan lainnya seperti Petugas Kesehatan dan Pemadam kebakaran.

Kepada lima pasangan calon, Kapolda menegaskan, saat ini banyak sekali terdapat warna dan lambang/symbol partai bermunculan, namun setelah Pilkada nanti semua harus taat pada aturan, dan hanya ada satu lambang Negara yaitu Garuda Pancasila dan satu Bendera yakni Bendera merah putih.
Pengucapan Ikrar yang dipimpin oleh Ketua KPUD Batanghari M. Sanusi, SAg diikuti oleh semua pasangan calon termasuk dua orang utusan tim suksesnya masing-masing, acara berlangsung tertib. (mas/adv)

Pisang Berbuah Dibatang

MUAROJAMBI - Keluarga Loso, Warga Lorong Duren Desa Muhajirin RT 07 Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi tidak pernah menduga, bila salah satu pisang yang ditanamnya akan menimbulkan keunikan. Apalagi keunikan itu juga diikuti dengan kesembuhan secara mendadak sakit reumatik yang lama mengganggu aktifitasnya.
Umumnya pohon pisang akan berbuah setelah mengeluarkan jantung dan merekah barulah kelihatan buah pisangnya. Akan tetapi kewajaran itu tidak terjadi pada pisang milik Pak Loso. Pohon pisang lemak manis/pisang empat puluh hari miliknya justru berbuah pertengahan batangnya. Buah juga muncul telah menjadi buah tanpa melalui proses mengeluarkan jantung terlebih dahulu. “Buahnya muncul langsung dari batang dan baru berusia satu minggu,” ungkap Nawawi putra Loso.
Berkat kemunculan pisang itu pula beberapa penyakit yang di derita oleh Loso mendadak menghilang. Semula Loso mengalami gangguan dalam pola makan. Lelaki berusia 60 tahun itu kerap memuntahkan makanan yang ditelannya seperti orang keracunan. Kedua kaki yang sangat diandalkan untuk bekerja, sudah delapan bulan lalu didera penyakit reumatik. Walau pun sudah berobat kesana kemari, namun belum juga menunjukkan kesembuhan. Ternyata seminggu belakang ini penyakit-penyakit pak Loso sembuh dengan sendirinya.
Tidak ada sebab akibat secara langsung, dalam masa itu pula sebuah pohon pisang yang ditanamnya di belakang rumah menimbulkan keunikan. Bahkan, sejak saat itu pula Nawawi mengakui kalau keluarganya seperti mendapatkan kemurahan dalam mencari rejeki.
Baik pak Loso, Nawawi dan keluarganya mengaku tidak mendapatkan firasat apapun terhadap kemunculan pisang itu. Hanya saja dampaknya dirasakan tidak langsung. Nawawi mengaku kalau bibit pisang semula di bawanya dari Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian ditanamnya seperti pohon pisang layaknya. Bahkan setelah di tanam pun tidak ada perawatan khusus seperti pisang-pisang lain yang banyak tumbuh di kebun mereka.
“Baru kali ini ada kejadian pohon pisang yang kami tanam. Selama ini tidak pernah terjadi yang aneh-aneh,” imbuh Nawawi. Keluarga Pak Loso sendiri hidup sederhana. Kehidupan sehari-hari mereka di tunjang dari hasil menyadap karet miliknya. Kebun yang dimilikinya pun tidak mencapai satu hektare. Bahkan untuk mengelola hasil kebun karet mereka saat ini dikerjakan oleh Nawawi semenjak pak Loso sakit.
Kejadian unik buah pisang oleh keluarga Pak Loso sengaja di diamkan. Mereka tidak ingin menyampaikannya kepada warga lain maupun tetangga. Bila ada tetangga yang mengetahui keunikan pisang karena melihat dan mengetahuinya secara langsung.
Pohon pisang yang berbuah dari batang di tanam persis di samping septitank. Buah pisang yang muncul saat ini masih kecil-kecil. Dan pada beberapa bagian ujung buah pisang terlihat membusuk.
“Kami tidak akan menjualnya. Bila sudah besar dan matang akan kami tebang dan makan seperti pisang biasa,” ungkap Nawawi. Adjie, warga tetangga Pak Loso mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui keberadaan pisang unik saat berkunjung.
“Setahu saya sejak muncul pisang tersebut, sakit yang di derita pak Loso sekarang sudah sembuh dan bisa bekerja kembali seperti dulu,” ungkap Adjie.(gtt)

Petani Jambi Minta Hak Tanah Dikembalikan

MEDIAJAMBI—Petani Jambi minta Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus mengembalikan hak warga untuk menggarap lahan adat yang kini dikuasai perusahaan. Merekapun menuntut janji politik gubernur segera menyelesaikan konflik lahan yang sudah terjadi beberapa tahun terakhir.
Syamsudin, Perwakilan Kelompok Tani Panglima Berambai Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari disela-sela aksi demo memperingati Hari Tani Nasional (HTN) ke 50 di lapangan Kantor Gubernur, Jum’at (25/9) lalu menegaskan hal itu.
Menurut dia, sekitar 41 ribu hektar lahan garapan warga beralih fungsi dan pengelolaannya diserahkan ke PT Wira Karta Sakti (WKS). Praktis, mereka tidak lagi dapat manfaat atas tanah tersebut. Banyak petani menjadi miskin dan tidak sedikit pula yang menjadi buruh tani dengan penghasilan yang kurang memadai.
“Lahan pertanian kami diserobot WKS dan dijadikan Akasia. Lantas kami mau makan apa,” kata Syamsudin. Selain itu, ia juga mempertanyakan mengapa perusahaan bisa dengan mudah mendapatkan izin pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Produksi (HP), Hak Guna Usaha (HGU) dan lain-lainnya, sementara warga yang puluhan tahun berdomisili dilahan tersebut tidak diberikan izin. “Kalau begitu berikan saja kami izin untuk merampok. Kenapa, karena kami tidak diizinkan untuk bertani,” katanya lagi dengan nada putus asa.
Kelompok Tani Pantang Mundur Desa Danau lamo Muaro Jambi, Ahmad Abeh menuturkan konflik lahan antara warga dengan WKS juga terjadi diwilayahnya sejak lama. Sepengetahuan dia. Lahan 2500-an kelompok tani di tempatnya seluas 4600 ha berpolemik. Begitu juga 560 kelompok tani di Sekernan, lahan bermasalah1200 ha.
“Itu kebun milik kami, tanah rakyat. Tapi mengapa diberikan ke WKS. Gara-gara itu, saya dan warga sering dipanggil polisi Muaro Jambi lantaran dituduh penyerobotan lahan dan merambah hutan. Kasus ini tidak ada penyelesaian dari pemerintah,” keluh Abeh.
Sugeng dari Senyerang Raya Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjab Timur pun sama. Ia sangat menyayangkan lahan di tempatnya dirubah peruntukannya. Dari area peruntukan lain (APL) dijadikan Hutan Produksi yang juga dikuasai oleh WKS. “Kami capek dituduh perambah. Lahan itukan tadinya APL kok dirubah jadi HP,” jelas pria itu.
Sumito dari Lubuk Madrasul Tengah Ilir Kabupaten Tebo dan Ahmad Muhajir dari Pangkal Duri Mendahar Ilir Tanjab Timur pun menimpali. Mereka berharap ada perhatian dari Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus. Apalagi, gubernur pernah berjanji menyelesaikan konflik lahan petani dengan perusahaan yang ada di Jambi.
“Mereka menyerobot lahan kami, mereka merebut lahan hidup kami. Jadi kami berharap bapak gubernur bisa dengan segera menyelesaikan permasalah ini,” pinta Muhajir yang diamini Sumito.

Laksanakan UUPA
Sementara Ketua Persatuan Petani Jambi (PPJ) Provinsi Jambi, Aidil Putra mengatakan, pihaknya juga menuntut pelaksanaan pembaruan UU Agraria yang selama ini diabaikan pemerintah.
Menurut dia, implementasi UUPA tidak berjalankan sebagaimana mestinya. Hak-hak petani atas lahan dirampas. Banyak petani kehilangan ladang garapannya. Bahkan tidak sedikit pula mereka menjadi petani penggarap atau buruh tani.
Pemberian izin hutan tanaman industri (HTI) dan perusahaan sawit tanpa memperhatikan hak-hak adat masyarakat menimbulkan konflik berkepanjangan. Ini akibat tidak konsistennya pemerintah dalam menjalankan UUPA.
“Dampaknya, hak-hak petani termarjinalkan, konflik lahan jadi berkepanjangan dan petani semakin miskin. Ini yang kami perjuangkan,” tegas dia sembari menambahkan bahwa aksi itu diikuti petani dari lima kabupaten. Masing-masing mengirim lebih kurang 100 petani.
Dilokasi yang sama, Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi, Arif Munandar menuturkan bahwa aksi hari itu diikuti korban konflik lahan dengan PT Wira Karya Sakti. Tujuannya agar pemerintah mendengar langsung aspirasi mereka dan segera membuat kebijakan yang mengembalikan hak-hak petani.
“Kami mau lihat komitmen gubernur baru dalam menyelesaikan konflik lahan petani. Kembalikan lah HGU-HGU rakyat,” katanya.(gtt)