Pisang Berbuah Dibatang

MUAROJAMBI - Keluarga Loso, Warga Lorong Duren Desa Muhajirin RT 07 Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi tidak pernah menduga, bila salah satu pisang yang ditanamnya akan menimbulkan keunikan. Apalagi keunikan itu juga diikuti dengan kesembuhan secara mendadak sakit reumatik yang lama mengganggu aktifitasnya.
Umumnya pohon pisang akan berbuah setelah mengeluarkan jantung dan merekah barulah kelihatan buah pisangnya. Akan tetapi kewajaran itu tidak terjadi pada pisang milik Pak Loso. Pohon pisang lemak manis/pisang empat puluh hari miliknya justru berbuah pertengahan batangnya. Buah juga muncul telah menjadi buah tanpa melalui proses mengeluarkan jantung terlebih dahulu. “Buahnya muncul langsung dari batang dan baru berusia satu minggu,” ungkap Nawawi putra Loso.
Berkat kemunculan pisang itu pula beberapa penyakit yang di derita oleh Loso mendadak menghilang. Semula Loso mengalami gangguan dalam pola makan. Lelaki berusia 60 tahun itu kerap memuntahkan makanan yang ditelannya seperti orang keracunan. Kedua kaki yang sangat diandalkan untuk bekerja, sudah delapan bulan lalu didera penyakit reumatik. Walau pun sudah berobat kesana kemari, namun belum juga menunjukkan kesembuhan. Ternyata seminggu belakang ini penyakit-penyakit pak Loso sembuh dengan sendirinya.
Tidak ada sebab akibat secara langsung, dalam masa itu pula sebuah pohon pisang yang ditanamnya di belakang rumah menimbulkan keunikan. Bahkan, sejak saat itu pula Nawawi mengakui kalau keluarganya seperti mendapatkan kemurahan dalam mencari rejeki.
Baik pak Loso, Nawawi dan keluarganya mengaku tidak mendapatkan firasat apapun terhadap kemunculan pisang itu. Hanya saja dampaknya dirasakan tidak langsung. Nawawi mengaku kalau bibit pisang semula di bawanya dari Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian ditanamnya seperti pohon pisang layaknya. Bahkan setelah di tanam pun tidak ada perawatan khusus seperti pisang-pisang lain yang banyak tumbuh di kebun mereka.
“Baru kali ini ada kejadian pohon pisang yang kami tanam. Selama ini tidak pernah terjadi yang aneh-aneh,” imbuh Nawawi. Keluarga Pak Loso sendiri hidup sederhana. Kehidupan sehari-hari mereka di tunjang dari hasil menyadap karet miliknya. Kebun yang dimilikinya pun tidak mencapai satu hektare. Bahkan untuk mengelola hasil kebun karet mereka saat ini dikerjakan oleh Nawawi semenjak pak Loso sakit.
Kejadian unik buah pisang oleh keluarga Pak Loso sengaja di diamkan. Mereka tidak ingin menyampaikannya kepada warga lain maupun tetangga. Bila ada tetangga yang mengetahui keunikan pisang karena melihat dan mengetahuinya secara langsung.
Pohon pisang yang berbuah dari batang di tanam persis di samping septitank. Buah pisang yang muncul saat ini masih kecil-kecil. Dan pada beberapa bagian ujung buah pisang terlihat membusuk.
“Kami tidak akan menjualnya. Bila sudah besar dan matang akan kami tebang dan makan seperti pisang biasa,” ungkap Nawawi. Adjie, warga tetangga Pak Loso mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui keberadaan pisang unik saat berkunjung.
“Setahu saya sejak muncul pisang tersebut, sakit yang di derita pak Loso sekarang sudah sembuh dan bisa bekerja kembali seperti dulu,” ungkap Adjie.(gtt)

Petani Jambi Minta Hak Tanah Dikembalikan

MEDIAJAMBI—Petani Jambi minta Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus mengembalikan hak warga untuk menggarap lahan adat yang kini dikuasai perusahaan. Merekapun menuntut janji politik gubernur segera menyelesaikan konflik lahan yang sudah terjadi beberapa tahun terakhir.
Syamsudin, Perwakilan Kelompok Tani Panglima Berambai Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari disela-sela aksi demo memperingati Hari Tani Nasional (HTN) ke 50 di lapangan Kantor Gubernur, Jum’at (25/9) lalu menegaskan hal itu.
Menurut dia, sekitar 41 ribu hektar lahan garapan warga beralih fungsi dan pengelolaannya diserahkan ke PT Wira Karta Sakti (WKS). Praktis, mereka tidak lagi dapat manfaat atas tanah tersebut. Banyak petani menjadi miskin dan tidak sedikit pula yang menjadi buruh tani dengan penghasilan yang kurang memadai.
“Lahan pertanian kami diserobot WKS dan dijadikan Akasia. Lantas kami mau makan apa,” kata Syamsudin. Selain itu, ia juga mempertanyakan mengapa perusahaan bisa dengan mudah mendapatkan izin pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Produksi (HP), Hak Guna Usaha (HGU) dan lain-lainnya, sementara warga yang puluhan tahun berdomisili dilahan tersebut tidak diberikan izin. “Kalau begitu berikan saja kami izin untuk merampok. Kenapa, karena kami tidak diizinkan untuk bertani,” katanya lagi dengan nada putus asa.
Kelompok Tani Pantang Mundur Desa Danau lamo Muaro Jambi, Ahmad Abeh menuturkan konflik lahan antara warga dengan WKS juga terjadi diwilayahnya sejak lama. Sepengetahuan dia. Lahan 2500-an kelompok tani di tempatnya seluas 4600 ha berpolemik. Begitu juga 560 kelompok tani di Sekernan, lahan bermasalah1200 ha.
“Itu kebun milik kami, tanah rakyat. Tapi mengapa diberikan ke WKS. Gara-gara itu, saya dan warga sering dipanggil polisi Muaro Jambi lantaran dituduh penyerobotan lahan dan merambah hutan. Kasus ini tidak ada penyelesaian dari pemerintah,” keluh Abeh.
Sugeng dari Senyerang Raya Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjab Timur pun sama. Ia sangat menyayangkan lahan di tempatnya dirubah peruntukannya. Dari area peruntukan lain (APL) dijadikan Hutan Produksi yang juga dikuasai oleh WKS. “Kami capek dituduh perambah. Lahan itukan tadinya APL kok dirubah jadi HP,” jelas pria itu.
Sumito dari Lubuk Madrasul Tengah Ilir Kabupaten Tebo dan Ahmad Muhajir dari Pangkal Duri Mendahar Ilir Tanjab Timur pun menimpali. Mereka berharap ada perhatian dari Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus. Apalagi, gubernur pernah berjanji menyelesaikan konflik lahan petani dengan perusahaan yang ada di Jambi.
“Mereka menyerobot lahan kami, mereka merebut lahan hidup kami. Jadi kami berharap bapak gubernur bisa dengan segera menyelesaikan permasalah ini,” pinta Muhajir yang diamini Sumito.

Laksanakan UUPA
Sementara Ketua Persatuan Petani Jambi (PPJ) Provinsi Jambi, Aidil Putra mengatakan, pihaknya juga menuntut pelaksanaan pembaruan UU Agraria yang selama ini diabaikan pemerintah.
Menurut dia, implementasi UUPA tidak berjalankan sebagaimana mestinya. Hak-hak petani atas lahan dirampas. Banyak petani kehilangan ladang garapannya. Bahkan tidak sedikit pula mereka menjadi petani penggarap atau buruh tani.
Pemberian izin hutan tanaman industri (HTI) dan perusahaan sawit tanpa memperhatikan hak-hak adat masyarakat menimbulkan konflik berkepanjangan. Ini akibat tidak konsistennya pemerintah dalam menjalankan UUPA.
“Dampaknya, hak-hak petani termarjinalkan, konflik lahan jadi berkepanjangan dan petani semakin miskin. Ini yang kami perjuangkan,” tegas dia sembari menambahkan bahwa aksi itu diikuti petani dari lima kabupaten. Masing-masing mengirim lebih kurang 100 petani.
Dilokasi yang sama, Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi, Arif Munandar menuturkan bahwa aksi hari itu diikuti korban konflik lahan dengan PT Wira Karya Sakti. Tujuannya agar pemerintah mendengar langsung aspirasi mereka dan segera membuat kebijakan yang mengembalikan hak-hak petani.
“Kami mau lihat komitmen gubernur baru dalam menyelesaikan konflik lahan petani. Kembalikan lah HGU-HGU rakyat,” katanya.(gtt)

Golkar Tolak Calon Daftar ke Partai Lain

MUARO JAMBI—Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Muaro Jambi menolak calon yang mendaftar ke partai lain. Cara tersebut dipandang akan berdampak untuk membenturkan kepentingan politis kedua partai.
“Kita tidak mau diadu dan aturan tersebut ada dalam petunjuk Juklak yang kami pegang dari DPP,” ungkap Drs A Bakar Ibrahim, Sekretaris DPD II Golkar Muaro Jambi, Sabtu (25/9)
Tidak hanya itu, A Bakar Ibrahim juga menegaskan kepada setiap kandidat yang ingin mendaftar melalui partai Golkar harus datang secara langsung tanpa harus diwakilkan. Alasannya, karena ada beberapa petunjuk yang akan disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan menandatangani formulir pendaftaran.
“Bila hanya utusan yang datang, maka kami hanya serahkan lampiran aturan pendaftaran, tanpa memberikan formulir pendaftaran dan yang lain-lain,” tegas A Bakar Ibrahim.
Sekretaris DPD Golkar Muaro Jambi mengungkapkan hal itulah yang terjadi kepada utusan Burhanudin Mahir (Bupati Muaro Jambi-red) saat mengirim utusannya untuk mengambil formulir pendaftaran di DPD II Golkar. Panitia yang bertugas tidak memberikan formulir apapun kecuali lampiran aturan pendaftaran.
Pihaknya merasa penting untuk mendatangkan langsung kandidat yang bersangkutan. Terutama untuk menjajaki keseriusan kandidat menggunakan partai Golkar. DPD II Golkar Muaro Jambi sendiri telah membuka pendaftaran semenjak tanggal 17 September 2010 hingga Senin, 27 September 2010. Semenjak di buka ada lima bakal calon kandidat bupati yang mendaftar diantaranya, M Subni, R Aziz Muslim, Mukti As’ari, Mukhtar Muis dan Asnawi AB. “Dari semua kandidat baru Mukti As‘ari dan R Aziz Muslim yang mengembalikan berkas pendaftaran,” ungkap A Bakar Ibrahim
Dengan berpegang kepada Juklak No 2/DPP/Golkar/XII/2009 tentang tata cara pemilihan kepala daerah, DPD II Golkar tidak ingin terjadi kesalahan prosedur. Terutama terkiat persyaratan umum dan persyaratan khusus.
Para bakal calon yang mendaftar nanti akan di survey oleh tim yang dikirim oleh DPP Golkar. Survei sebanyak tiga kali dalam waktu enam bulan. Hasil survey akan menentukan siapa kandidat yang pantas untuk diusung.
“Selama masa waktu yang ada, semua kandidat masih dinyatakan memiliki peluang yang sama,” tegas A Bakar Ibrahim.
Syafrizal, tim sukses R Aziz Muslim saat dikonfrimasi membenarkan bahwa kandidat mereka telah mendaftar dan mengembalikan formulir pendaftaran. Bahkan dirinya berharap niat bakal kandidat mereka menggunakan perahu politik Golkar direstui oleh DPP Golkar.
“Kita sama berusaha dan berdoa, semoga kandidat kita yang direstui partai besar seperti Golkar,” ungkapnya.
(gtt)

Kapolres: Tidak Ada Korban Lakalaut Asal Jambi

MEDIAJAMBI—Tujuh korban tewas pada kecelakaan tenggelamnya kapal pengangkut rombongan penganten di Tanjung Bokong Kecamatan Concong Tanjung Balai Karimun, Selasa (21/0)—dipastikan tidak satupun warga Jambi. Sementara 14 korban lain yang belum ditemukan masih terus dilakukan pencarian.
Kapolres Tanjab Timur Ajun Kombes Budi Wasono mengatakan, informasi dari pihak keluarga di Nipah Panjang memastikan seluruh korban berasal dari Provinsi Kepri. Diakui Kapolres, terjadi kesimpangsiuran informasi terkait korban kecelakaan. “Sempat disebutkan, ada korban dari Nipah Panjang. Namun setelah dikonfirmasi, korban tidak ada,” ujar Kapolres, Rabu pekan lalu.
Kapolres juga memastikan hajatan nikah yang rencananya digelar Kamis (23/9), tetap dilangsungkan keluarga mempelai wanita.
Ditambahkan Kapolres, sebagian besar penumpang kapal adalah rombongan warga Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam perjalanan menuju Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Untuk menghadiri pesta perkawinan keluarganya.
Akibat kecelakaan tersebut, tujuh orang dipastikan terwas dan 14 lainnya masih hilang. Sejauh ini, aparat kepolisian masih terus melakukan pencarian terhadap korban yang hilang.
(mas/ant)

Muscab Partai Hanura Cacat Hukum

MUAROJAMBI- Musyawarah Cabang Partai Hanura I Kabupaten Muarojambi di Hotel Tepian Batanghari Rabu (23/9) cacat hukum. Setelah pimpinan sidang tidak bersedia menandatanggani calon ketua terpilih.
Pantauan Media Jambi, jalannya Muscab berlangsung tegang. Dua bakal calon, dari kubu kubu Samsul Bahri dan kubu Sihardi saling mencari kelemahan. Samsul Bahri, anggota DPRD Muarojambi menyatakan surat bersih dirinya tertinggal dirumah. Hal ini dimanfaatkan balon Sihardi dengan menyatakan berkas tidak lengkap.
Karenanya, Sihardi ditetapkan dua pimpindan sidang secara alamasi sebagai ketua Hanura terpilih. Sementara tiga pimpinan sidang lain menyatakan tidak setuju dan tidak bersedia menandatangani berkas penetapan Sihardi sebagai ketua. “Karena menurut anggaran dasar Hanura, persyaratan bersih diri tidak begitu prinsip,” ungkap Kari Rustini, ketua pelaksana Muscab kepada Media Jambi, Minggu (26/9).
Karenanya, Muscab ini batal demi hukum. Karena tidak berjalan sesusi prosedur yang telah ditentukan dalam anggaran dasar Hanura. “Sebagai Ketua Panitia, saya telah membuat surat nomor 08/Panpel /Muscab – I /DPC.MJ/2010 tertanggal 23 September 2010, membatalkan hasil muscab. Karena terlalu dintervensi Sekretaris Provinsi dan Wakil Ketua DPD Hanura Provinsi,” tegas Kari Rustini.
Pihaknya lalu melanjutkan laporan ini ke DPP Hanura Pusat. “Terpilihnya Sihardi secara aklamasi tidak sesuai anggaran dasar Partai Hanura,”tegasnya.
Hal yang sama diungkapkan pimpinan sidang lain, Junaidi, Spd. Dikatakan, dengan tidak ditandanganinya berkas, maka Sihardi belum bisa menjadi ketua Hanura Muarojambi.
Sementara Samsul Bahri ketika dihubungi Media Jambi, Minggu (26/9) membenarkan Muscab Hanura Kabupaten Muarojambi itu cacat demi hukum. Karena pemilihan ketua tidak berjalan dengan mekanisme yang benar. “Kita telah melaporkan kasus ini ke DPP Hanura,” tegasnya.
Sementara Sekretaris Hanura Provinsi Jambi, Soni Zainal ketika dihubungi Media Jambi Minggu (26/9) membantah telah melakukan pengancaman dan intimidasi panitia maupun pimpinan sidang.
“Sebenarnya Pimpinan Sidang Juanaidi telah menerima keputusan bahwa Samsul Bahri tidak bisa maju karena tidak lengkap berkas. Tapi setelah itu dia pula yang tidak menandatanggani berkas. Untuk diingat, Junaidi akan kami panggil dan di PAW dari DPRD Muarojambi,“ kata Soni.(boy)

Pasar dan Rumah Terancam Amblas

MUAROJAMBI—Pasca amblasnya turap penyangga Pasar Tradisional Sengeti, abrasi air sungai juga mengancam pasar dan rumah warga sekitarnya. Pasalnya, gerusan air terus terjadi melalui rongga yang amblas melintasi badan jalan.
Pantauan Media Jambi di lokasi, Jum’at (24/9) lalu, bagian bawah jalan terlihat kosong. Tidak terlihat timbunan tanah sehingga pondasi jalan terbentuk rongga. “Kalau tidak dibenahi, sebentar lagi jalannya ikut amblas. Menyusul pasar dan rumah warga sekitar,” ujar seorang warga saat menyaksikan lubang yang terbentuk dibawah jalan.
Sementara pada dinding turap, terlihat dua titik turap yang amblas. Masing-masing berukuran 2 x 2 meter persegi dan 80 x 80 centimeter. Beberapa warga yang ditemui menyatakan, belum saatnya turap amblas. Namun ketiadaan besi pengikat menyebabkan turap yang terbuat dari semen itu tidak bertahan lama. Ketua Aspekindo Muarojambi Sumaidi ketika dimintai keteranganya baru-baru ini mengatakan, harus ada instansi yang berwenang mengungkap penyebab amblasnya turap. Apalagi, pembangunnya baru dilakukan tahun anggaran 2007 lalu. Diperkirakan, tiga kali tahap pembangunan turap menghabiskan anggaran miliaran rupiah.
Senada dengan masyarakat, dia menilai penyebab amblasnya karena tidak ada besi pengikat. “Tidak perlu dengan bahasa teknis. Karena tidak ada kerangka besi, tidak ada pengikat sehingga mudah amblas,” ujar Sumaidi. Bahkan, terbuka kemungkinan jalan sekitar ikut amblas karena tergerus air Sungai Batanghari.
Sekretaris PU Muarojambi H Ir Rindang Afrianto ketika dihubungi Media Jambi mengatakan, pembangunan turap dilakukan oleh Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi. Dengan pimpinan pelaksana Ivan Wiranata. “Jadi yang bertanggung jawab dengan amblasnya turap itu Dinas Kimraswil Propinsi,” papar Rindang.(boy)


Kejari Teliti Penyebab Amblas

MUAROJAMBI—Kejaksaan Negeri Sengeti akan menyelidiki penyebab amblasnya turap penyangga Pasar Tradisional Sengeti tersebut. Keseriusan ini dibuktikan dengan turunnya Kasi Intel Kejari Sengeti, Yayan dan seorang Jaksa pada Jumat (24/9) lalu.
Kepada Media Jambi, Yayan menyatakan pihaknya akan melakukan penelitian terlebih dahulu untuk mengambil kesimpulan awal. Penyebab amblasnya turap tersebut. “Jika ada penyimpangan, akan kami tindak lanjuti,” tegasnya.
Dalam bincang-bincang dengan Media Jambi, Yayan dapat mengambil kesimpulan sementara. Bahwa secara kasat mata, tidak terlihat besi pengikat turap. Sehingga turap penutup tanah rentan amblas. Hal ini dibuktikan dengan tanah bagian bawah turap terlihat kosong.
“Kami berencana melakukan pemanggilan terhadap konsultan perencana, Konsultan pengawas, pihak kontraktor pelaksana dan Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi,” paparnya sambil menunjuk turap yang amblas.
(boy)

Anggota Dewan Diduga Main Proyek

MUAROJAMBI—Beberapa oknum anggota DPRD Muarojambi disinyalir ikut melaksanakan pekerjaan proyek fisik di Kabupaten Muarojambi. Diantaranya untuk pembangunan pasar, jalan, garasi, irigasi hingga gudang. Sejauh ini, lima anggota diduga ikut bermain dalam “bagi-bagi kue” proyek.
Data sementara yang dihimpun Media Jambi, oknum anggota dewan yang kebagian jatah kue anggaran APBD Muarojambi 2010 beinisial, ST, KV, SL, FM, RD. Proyek yang mereka kerjakan diantaranya pembangunan Pasar di Desa Sungai Landai Mestong, Jalan DPRD, Garasi DPRD, Gudang Koperindagkop serta Normalisasi Irigasi di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam.
Pemerhati pembangunan Muarojambi, Muhammad Jais SH mengatakan, harus dipastikan adanya keterlibatan anggota dewan dalam beberapa proyek fisik. Jika benar, menurutnya sangat disayangkan. “Seharusnya dewan mengawasi kinerja pelaksanaan. Bukan malah ikut-ikutan. Kalau sudah demikian berarti memberi contoh yang tidak baik,” kata Jais, Jum’at pekan lalu.
Oknum berinisial KV saat dihubungi Media Jambi membantah keras keterlibatannya dalam proyek dimaksud. “Saya tidak pernah main proyek. Informasi dari mana itu?, Tolong dicamkan baik-baik. Sebagai anggota dewan saya tidak pernah mengerjakan proyek,” ungkapnya singkat.
Pernyataan serupa dilontarkan FM. “Sebagai anggota dewan Kabupaten Muarojambi saya tidak pernah main proyek, Walaupun saya punya usaha, yang menjalankanya adalah anak saya. Tapi untuk proyek pemerintah tidak pernah mengerjakannya. Harus diingat, kami yang disangka main proyek apa buktinya, tidak mungkin kami anggota dewan main proyek,” tegasnya.
(boy)

35 Persen Desa Belum Nikmati Listrik

MEDIAJAMBI—Sekitar 35 persen desa di Provinsi Jambi belum menikmati arus listrik. Terbatasnya energi listrik menyebabkan ragam aktivititas masyarakat di pedesaan sangat terbatas. Beberapa desa yang jauh dari jangkauan PLN, sejauh ini memanfaatkan energi yang berasal dari alam untuk menggerakkan turbin-turbin listrik.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi, Irmansyah Rahman mengakui, masih banyak desa yang belum teraliri listrik. Dari sekitar 1.172 desa yang ada, sekitar 35 persen belum menikmati listrik dari PLN.
”Maka menjadi tugas pemerintah sesuai menyediakan arus bagi masyarakat. Pemprov, terus melakukan lobi agar Pemerintah pusat menggelontorkan dana pembangunan pembangkit,” kata Irmansyah.
Disebutkan, bagi desa yang mempunyai sumber daya air, akan dibangun pembangkit listrik tenaga hidro mikro. Sedang bagi yang tak punya sumber daya air, akan dibangun listrik tenaga surya.
Menurut Ir Irmansyah Rahman, sejak tahun 2007, terus dibangun pembangkit listrik ini di desa-desa terpencil. Jumlahnyapun terus meningkat dari tahun ke tahun. Direncanakan pada tahun 2011 nanti, juga akan dibangun beberapa pembangkit listrik.
Pantauan Media Jambi di Marga Bukit Bulan Kecamatan Sarolangun beberapa waktu lalu menggambarkan, lima desa telah memanfaatkan aliran air untuk menggerakkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Satu pembangkit mampu mengaliri hingga dua desa.
Di daerah yang berjarak sekitar 60 kilometer dari pusat kabupaten ini, keberadaan PLTMH menjadi satu-satunya sumber energi. Baik untuk penerangan maupun aktivitas masyarakat lainnya. Masyarakat, hanya dibebankan biaya pemeliharaan turbin dan dinamo agar pembangkit dapat terus beroperasi.
Sedangkan di Desa Lubuk Beringin Kabupaten Bungo, warga desa memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Kincir Air untuk menerangi desa. Hampir semua rumah warga mendapat arus dari putaran kincir di yang mengitari desa.(jun)

Kasasi Ditolak, Mantan Kadis Nakertrans Kembali Dibui

SUNGAIPENUH—Mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kerinci, Narmi Sekin kembali dibui. Setelah permohonan kasasinya ditolak Mahkamah Agung (MA). Terdakwa kasus SPPD Fiktif senilai Rp 270 juta itu harus menjalani hari-hari dibalik jeruji besi. Dengan hukuman satu taun penjara ditambah pengembalian denda kerugian negara.
Sekitar pukul 10.00 Wib Selasa (21/9) lalu, pejabat era Bupati Fauzi Siin ini kembali dijebloskan ke rumah tahanan negara Kota Sungai Penuh. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Endro Wasistomo mengatakan, eksekusi dilakukan setelah Kejaksaan menerima putusan MA yang menolak upaya kasasi terdakwa.
Narmi terbukti bersalah dan dihukum satu tahun  penjara ditambah harus mengembalikan kerugian negara sebesar  Rp 277 juta. Ditambah denda Rp 50 juta, subsider  Rp 150 juta. Bila tidak dapat dikembalikan paling lambat sejak  putusan MA, maka kekayaan Narmi Sekin disita Negara.
Menurut Kajari, putusan MA menguatkan putusan  Pengadilan Tinggi Jambi dan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Sungaipenuh, Nomor  1025 K/Pid. 2010 tertanggal 9 Juni 2010. Dan memerintahkan penahanan pada terdakwa.  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Khairul SH menambahkan, Narmi juga diharuskan membayar kerugian Negara termasuk denda.
“Bila selama satu bulan kerugian negera tidak dikembalilan, maka seluruh harta disita serta dilelang, hasilnya untuk menutupi kerugian negara,” terang Khairul. Untuk diketahui, Narmi Sekin merupakan terpidana kasus Korupsi anggaran Surat Perintah Pertanggung Jawaban (SPPJ)  fiktif tahun 2007 sebesar  Rp 270 juta.(cr-ton)

Libatkan 560 Aparat

SEMENTARA di Kualatungkal, Sebanyak 273 personil Polres Tanjab Barat disiagakan dalam pengamanan pemilukada 2010 mendatang. Ditambah aparat dari Polda dan Polres Tanjab Timur. Pengamanan dibutuhkan untuk meminimalisir kericuhan yang kemungkinan bisa terjadi.
Kapolres Tanjab Barat, AKBP Drs Mintarjo saat memimpin Rakor Pengamanan Pemilukada di aula Mapolres Tanjab Barat, Jum’at (24/9) lalu mengatakan, sejumlah kekuatan akan diturunkan untuk memastikan Pemilukada berlangsung aman. Sebanyak 273 personil Polres Tanjab Barat dibantu 2 SST Brimob berjumlah 64 personil, 2 SST Samapta Polda Jambi, 1 SST Samapta Tanjab Timur, Enam orang tim Reskrim Polda Jambi, Enam Intelkam Polda Jambi, satu tim (beranggotakan enam orang) Propam Polda dan 102 BKO pengamanan TPS. “Totalnya berjumlah 560 personil ditambah 1.388 personil dari satuan samping,” kata Kapolres. Dari satuan samping dirincikan, TNI dikerahkan 32 personil, Satpol PP (32 personil), Diskes (32 Personil), Damkar ( 32 Personil), Departemen Perhubungan (32 Personil), PLN (20 personil) dan Linmas 1.208 personil.
Dijelaskan, sebanyak delapan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dianggap titik rawan saat berlangsungnya pemilihan kepala daerah Tanjabbar 21 Oktober mendatang.
Delapan lokasi tersebut yakni, satu TPS masing-masing berada di wilayah kecamatan Senyerang, dan Kecamatan Kuala Betara. Dua TPS berada di kecamatan Bram Itam, dan tiga TPS berada di wilayah Seberang kota .
Alasannya, menurut Kapolres didampingi Kabagops, Kompol Edy Anwar, berada jauh di pedalaman dan sepi penduduk. Selain itu, juga masih terdapat sejumlah persoalan yang hingga kini belum selesai, seperti di wilayah Senyerang.
“Wilayah tersebut masuk rawan satu, apalagi wilayah Senyerang yang saat ini konflik lahan belum selesai dengan perusahaan,” ujarnya.
Hasil pemetaan pihak kemanan juga menempatkan desa Senyerang, dan Betara masing-masing satu TPS masuk dalam wilayah rawan dua. demi mengantisipi kericuhan pihaknya telah mengatur pola keamanan sesuai dengan tingkat kerawanan wilayah.
Pola keamanan tersebut meliputi pola aman, yang terdiri dari dua polisi, 10 linmas untuk lima TPS, pola rawan satu meliputi dua polisi, empat linmas, di dua TPS, dan pola rawan dua meliputi dua polisi, empat linmas, satu TPS.
Kata dia, dari hasil pemetaan sejumlah titik rawan, petugas berupaya meminimalisir konflik horizontal. Pasalnya, pemilukada tingkat kerawanannya berbeda dengan pileg, pilpres maupun pilgub.
“Pada debat nanti juga akan disiagakan personil dalam mengantisipasi konflik kedua pendukung,” jelasnya.
Ditambahkan, Semua pengamanan  sudah disiapkan, berdasarkan tiga kategori wilayah. Wilayah Simpang Abadi, dan Tebing, juga masuk kategori rawan . sementara itu, gelar pasukan akan dilakukan tanggal satu Oktober mendatang dengan melibatkan semua unsure.
Sementara itu, Komisi pemilihan Umum Daerah Tanjabbar (Tanjabbar)  juga mengaku pemilukada kali rawan dengan konflik antar pendukung, terlebih saat berlangsungnya pemungutan suara. Demi mengantisipasi tersebut, selain berkoordinasi dengan pihak keamanan, juga dengan masing-masing tim sukses dari kedua kandidat.
“Kami sudah minta, agar tim sukses masing-masing agar bersama-sama menjaga pemilihan berlangsung lancar dan damai,” kata ketua KPUD Tanjabbar, Syahrial.(nik/jun)

Batal Gandeng Cawawako : Tukang Bendi Sesalkan Sikap Hasvia

SUNGAI PENUH—Kelompok tukang bendi atau andong dari Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh menyesalkan sikap Hasvia, cawako yang menyatakan batal berpasangan dengan Asri—yang diklaim warga sebagai tokoh masyarakat Hamparan. Padahal, pasangan ini berpotensi meraih suara cukup besar karena hadirnya tokoh-tokoh masyarakat.
Sebelum lebaran Idul Fitri, Hasvia masih menyatakan sikap bakal berpasangan dengan Asri. Bahkan, dalam baliho ucapan Selamat Idul Fitrinya, memuat gambar Hasvia–Asri. “Hasvia telah mengecewakan masyarakat Rawang,” ungkap Masrudin, pengurus kelompok bendi Hamparan Rawang, Kamis pekan lalu.
Bahkan, anggota komunitas ini merasa Hasvia mengkhianati kepercayaan warga. “Sejak awal kami sudah menyatakan tekat bulat mendukung Hasvia dan Asri, tapi kenyataannya, malah menggandeng pasangan lain,” ungkapnya.
Selain dia dan keluarga, perubahan pasangan ternyata membawa dampak besar dari dukungan masyarakat. “Bukan keluarga saya saja yang kecewa. Warga Rawang yang sudah bergerak  mendukung pasangan Hasvia Asri juga kecewa,” tambahnya.
Anggota kelompok bendi lain, Hapni menyatakan, seringnya gonta-ganti calon pasangan menimbulkan preseden buruk bagi Hasvia. Bahkan, bakal menjadi batu sandungan Hasvia memperoleh dukungan suara. “Soalnya sudah banyak yang kecewa. Bukan kita saja, tapi di Kumun dan kecamatan lain juga ikut kecewa,” tukas Hapni.
Informasi yang beredar, Asri sudah menyelesaikan dana untuk mendapatkan perahu PAN Kota Sungai Penuh atas perintah Hasvia. Termasuk untuk hasil survei juga dibayar pihak Asri atas perintah Hasvia. Ditambah pemasangan baliho dan beberapa pengeluaran lain. “Kita tidak akan menuntut ganti rugi. Namun yang paling berat, adalah rasa malu pada seluruh masyarakat Rawang,” tegas seorang.(cr-ton)

Ruas Jalan Menuju Petaling

Petani Keramba Kekurangan Modal

MUAROJAMBI—Ratusan Keramba terlihat berjejer di Desa Mendalo Laut Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muarojambi. Namun sayang, hanya sebagian kecil yang ditanami ikan nila. Karena terbatasnya modal untuk membeli bibit dan pakan. Diperparah, petani ditempat ini tidak pernah mendapat pembinaan dari instansi terkait.

Alani Imron, ketua Kelompok Tani Menteng Desa Mendalo Laut mengatakan, dari tujuh kelompok tani keramba, hanya dua yang masih aktif beternak ikan. “Kami tidak pernah dibina Dinas Perikanan dan Peternakan Muarojambi,” ujarnya kepada Media Jambi sambil menunjukkan hamparan keramba kosong, beberapa waktu lalu.

Padahal, permintaan pasar cukup tinggi. Sementara produksi ikan dari dua kelompok tani itu sangat terbatas. Setiap dua minggu sekali, mereka hanya mampu menghasilkan antara 500 hingga 700 kilogram ikan. Dengan harga jual Rp 20.000 per kilogram. “Sementara permintaan pasar jauh lebih banyak. Namun kami tidak bisa berbuat banyak. Lima kelompok mati suri. Sedangkan dua yang aktifpun terbatas modal dan pembinaan,” keluh Imron.

Kendala lain, petani masih dihadapkan buruknya ruas jalan pertanian menuju tempat mereka. Sering kali ikan terlambat dibawa kepasar sehingga harganya anjlok. “Padahal aparat desa sudah beberapa kali mengusulkan perbaikan. Namun belum juga direaliasasikan,” sesalnya.

Dia meminta, Dinas Perikanan dan Peternakan Muarojambi bekerja secara profesional. Dengan turun langsung ke lapangan melihat persoalan yang dihadapi petani. Termasuk, tidak tebang pilih ketika memberi bantuan pada petani. “Setahu saya, ada sekitar Rp 873 juta Bantuan Sosial dari pusat untuk keramba ikan di Kabupaten Muarojambi tahun 2010 belum direalisasikan. Jika nanti disalurkan, tolong juga diberikan untuk petani Mendalo Laut. Agar keramba bisa bertambah untuk memenuhi permintaan pasar,” tukasnya.

Angota DPRD Muarojambi, Kamalludin Havis kepada Media Jambi mengatakan, sejauh ini DPRD menilai kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Muarojambi belum memuaskan. “Kegiatan yang dilaksanakan Dinas kebanyakan seremonial belaka. Program harus bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apalagi, banyak keluhan dari kelompok tani kolam dan keramba jarang didengar. Jangan sampai roda Pemerintahan yang dijalankan bupati terganggu gara-gara ada instansi yang tidak profesional,”paparnya.

Sementara Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Muarojambi, Mulyadi belum bisa dimintai keterangan. Ketika dihubungi Media Jambi, Sabtu (18/9), telpon gengamnnya dalam posisi tidak aktif.(boy)

Petani Harapkan Keberpihakan Gubernur

MEDIAJAMBI—Beberapa perkumpulan petani berharap Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus lebih memperhatikan nasib mereka. Harapan ini akan disampaikan saat memperingati Hari Tani Sedunia, 24 September mendatang. Aksi akan dihadiri ribuan petani dari 10 kabupaten di seputaran Kantor Gubernur.

Ketua Persatuan Petani Jambi, Aidil Putra mengatakan, pemerintah harus memberi kesempatan bagi mereka menggarap lahan yang telah diperuntukkan bagi pemegang konsesi. Sebagaimana anamat Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2010 tentang land reform.

“Pada aksi itu, kami akan melihat kinerja Gubernur yang baru. Pro rakyat atau pro pemodal,” kata Aidil ketika dihubungi Media Jambi, Jum’at (17/9) lalu. Ratusan masalah yang tak kunjung selesai telah membuat mereka kecewa. Apalagi menurut Aidil, sangat kurang keberpihakan pemerintah untuk memperhatikan nasib mereka.

“Seharusnya yang ada penurunan status, dari APL bisa digunakan untuk masyarakat. Namun yang terjadi, areal APL dijadikan kawasan HP atau konsesinya diberikan bagi perusahaan,” ujar Aidil.

Padahal, pajak yang diberikan masyarakat ketika mengolah lahan jauh lebih besar dibanding pemasukan perusahaan bagi negara. Apalagi, kesempatan menggarap lahan berarti menjamin kehidupan petani, keluarga dan masyarakat sekitarnya. Pada aksi Hari Tani itu, pihaknya akan meminta penyelesaian ratusan sengketa yang terjadi di Provinsi Jambi.

Sementara Narno, petani korban PT TLS di Desa Jebak juga mengutarakan hal yang sama. Dia dan petani TLS lain berencana mengikuti aksi yang mengatasnamakan perjuangan para petani. Dia berharap, tim yang dibentuk Pemprov untuk menangani kasus lahan dapat benar-benar bekerja menyelesaikan masalah mereka. “Akan kami bicarakan dengan teman-teman lain untuk hadir dalam aksi itu,” ujar Narno.(jun)